Krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi disebut berpotensi menjadi ancaman serius bagi upaya mencapai tujuan keberlanjutan global. Temuan ini mengemuka dari penelitian GlobeScan yang menyoroti meningkatnya keraguan warga di negara-negara Global Utara terhadap pemerintah dan institusi demokratis.
Dalam riset tersebut, warga di sejumlah negara maju semakin merasa pemerintah tidak lagi bertindak demi kepentingan publik, melainkan melayani kelompok tertentu. Kondisi ini dinilai bukan sekadar gejolak politik, tetapi menjadi sinyal melemahnya demokrasi yang beririsan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) nomor 16 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
SDG 16 menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, serta pembangunan institusi yang kuat, inklusif, dan akuntabel. Pilar ini dipandang sebagai fondasi bagi terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan.
Penelitian itu juga mengaitkan menguatnya populisme dengan memburuknya sentimen publik terhadap demokrasi liberal di negara-negara maju. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat disebut sebagai salah satu indikator menguatnya gelombang populisme yang, menurut riset tersebut, dapat menggerogoti fondasi demokrasi di Global Utara. Fenomena serupa dinilai tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga meluas ke negara maju lain yang menghadapi kekecewaan publik terhadap model demokrasi yang berjalan.
GlobeScan mencatat, di negara-negara demokrasi Global Utara, mayoritas responden menyatakan tidak yakin bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Angkanya bervariasi antarnegara: Korea Selatan 60 persen, Amerika Serikat 58 persen, Spanyol 55 persen, Inggris 55 persen, dan Prancis 53 persen. Angka-angka ini berada di atas rata-rata global yang tercatat 40 persen.
Menurut temuan tersebut, kekecewaan semacam ini menciptakan ruang yang subur bagi kemunculan pemimpin populis. Para pemimpin populis kerap mengklaim sebagai satu-satunya representasi “suara rakyat” dan memanfaatkan sentimen anti-kemapanan yang berkembang.
Di sisi lain, survei yang sama menunjukkan tingkat skeptisisme yang lebih rendah di sejumlah negara Global Selatan, seperti Tiongkok (10 persen), Vietnam (15 persen), India (16 persen), Arab Saudi (20 persen), dan Mesir (20 persen). Meski angka ini mencerminkan perbedaan model pemerintahan—termasuk adanya sistem otoritarian di beberapa negara—temuan tersebut, menurut laporan itu, menegaskan adanya krisis yang dinilai khas dan mendalam di negara-negara demokrasi maju.
GlobeScan memperingatkan bahwa erosi kepercayaan publik dapat melemahkan komitmen terhadap perdamaian, keadilan, dan institusi inklusif—unsur utama SDG 16. Ketika warga tidak lagi mempercayai integritas institusi demokrasi, kemampuan institusi tersebut untuk menetapkan kebijakan yang kuat dan efektif ikut menurun. Padahal, kebijakan semacam itu dipandang penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan menjaga kohesi sosial.
Riset ini dilakukan melalui survei daring yang disebut representatif terhadap lebih dari 30.000 responden di 31 negara dan wilayah, serta menggunakan basis data GlobeScan yang memuat lebih dari dua dekade jajak pendapat opini publik. Gambaran yang muncul, menurut laporan itu, menunjukkan kepercayaan terhadap tata kelola demokratis sedang terkikis secara signifikan.
Untuk merespons situasi tersebut, laporan itu menekankan perlunya langkah mendesak guna membangun kembali kepercayaan publik, sekaligus menegaskan komitmen terhadap norma demokrasi, transparansi, dan inklusivitas. Nilai-nilai ini diposisikan sebagai prasyarat penting dalam pencapaian SDG 16 dan agenda keberlanjutan global secara lebih luas.
Dalam kesimpulannya, penelitian tersebut menilai krisis kepercayaan yang terjadi bukan hanya persoalan politik, melainkan juga krisis tata kelola yang dapat memengaruhi arah keberlanjutan, stabilitas global, dan perlindungan hak asasi manusia pada masa mendatang.
