Denpasar — Demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, disebut tengah menghadapi tantangan serius yang berpotensi menggerus legitimasi sistem. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dinilai semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, mulai dari pemerintahan, parlemen, hingga sistem pemilu, yang dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat.
Ketua Gerakan Nasional Pembudayaan Pancasila (GNPP) Provinsi Bali, Made Dharma Putra, menilai krisis kepercayaan itu dipicu sejumlah faktor. Di antaranya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan anggaran. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan disebut turut merusak citra lembaga demokrasi.
Faktor lain yang disebut berkontribusi adalah kegagalan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Dharma Putra, yang juga Wakil Ketua DHD Angkatan 45 Provinsi Bali, upaya pemulihan kepercayaan publik dapat merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia dinilai dapat menjadi landasan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.
Ia menyebut sejumlah langkah yang dapat ditempuh untuk merespons krisis tersebut. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan anggaran, yang dikaitkan dengan sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, sejalan dengan sila ke-4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Langkah berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang juga dikaitkan dengan sila ke-5.
Dharma Putra mengingatkan, bila krisis kepercayaan tidak segera diatasi, dampaknya dapat berupa melemahnya partisipasi publik, meningkatnya polarisasi, hingga munculnya kepemimpinan otoriter yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan hak-hak demokratis. Karena itu, ia menekankan pentingnya lembaga demokrasi memperkuat kepercayaan masyarakat dan membangun kembali legitimasi sistem demokrasi dengan semangat Pancasila.
Dalam kesempatan yang sama, Dharma Putra turut menyinggung musibah banjir yang baru-baru ini melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Bali, dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat serta infrastruktur. Ia mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sebagaimana tertuang dalam sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia.
“Mari kita bersatu padu, dengan semangat gotong royong, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir,” tegasnya.
