Komite Tetap Komite Partai Provinsi Thai Nguyen menggelar konferensi untuk meninjau dan memberikan masukan terhadap 10 isu yang berkaitan dengan pembangunan Partai serta pembangunan sosial-ekonomi.
Dari 10 isu yang dibahas, tujuh di antaranya terkait pembangunan Partai. Pokok bahasan tersebut meliputi pembentukan Komite Pengarah Provinsi untuk peningkatan kelembagaan dan penegakan hukum; pelaksanaan gerakan emulasi “Mobilisasi Massa Terampil” periode 2026–2030; rencana pelaksanaan program kerja sama antara Komite Partai Provinsi Thai Nguyen dan lima lembaga pers pusat; pembentukan Komite Pengarah untuk kampanye “Rakyat Vietnam Memprioritaskan Penggunaan Barang-Barang Vietnam”; penyelesaian peraturan kerja Komite Partai lembaga Partai provinsi dan Komite Partai Komite Rakyat Provinsi; serta rencana penyelenggaraan studi dan penyebaran resolusi baru Komite Pusat dan materi terkait pekerjaan organisasi serta personel.
Untuk isu sosial-ekonomi, Komite Tetap Komite Partai Provinsi memusatkan pembahasan pada rancangan rencana 100 hari guna mengatasi hambatan transformasi digital di dalam sistem politik. Selain itu, dibahas pula kebijakan pengalihan aset infrastruktur jalan tol Hanoi–Thai Nguyen sesuai dengan sistem manajemen desentralisasi.
Sejumlah masukan dalam konferensi tersebut diarahkan untuk menghapus hambatan kelembagaan, infrastruktur, dan tata kelola. Pembahasan juga menekankan peningkatan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan aset publik, sekaligus memaksimalkan nilai proyek infrastruktur strategis, memperluas ruang untuk menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan dan transformasi digital di provinsi tersebut.
Dalam pidato penutup, Sekretaris Partai Provinsi Trinh Xuan Truong menegaskan bahwa seluruh isu yang dibahas memiliki arti penting bagi penyempurnaan kerangka kelembagaan, peningkatan kualitas kerja pembangunan Partai, percepatan transformasi digital, pemanfaatan aset publik secara efektif, serta optimalisasi nilai proyek infrastruktur strategis. Menurutnya, langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi pendorong tambahan bagi pembangunan sosial-ekonomi provinsi pada fase baru.
Berdasarkan hasil diskusi, Komite Tetap Komite Partai Provinsi menyetujui secara bulat isi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Kantor Komite Partai Provinsi ditugaskan berkoordinasi dengan lembaga penasihat untuk memasukkan seluruh masukan, meninjau dan menyelesaikan berkas, serta mengajukan kepada Komite Tetap Komite Partai Provinsi untuk dipertimbangkan dan diputuskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait pelaksanaan resolusi dan kesimpulan Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral ke-14, Sekretaris Partai Provinsi meminta agar fokus diarahkan pada materi yang berkaitan langsung dengan tugas politik provinsi. Ia juga mendorong penyusunan program aksi terpadu Komite Partai Provinsi untuk melaksanakan secara menyeluruh 13 resolusi dan kesimpulan Sidang Pleno ke-3, dengan memastikan sinkronisasi, efektivitas, substansi, serta menghindari tumpang tindih dan formalitas.
