Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke SMA dan SMK Negeri Bali Mandara pada Rabu (28/5) bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut mengusung tema pelaksanaan fungsi pengawasan bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekaligus penjelasan SMK Negeri Bali Mandara sebagai percontohan Sekolah Rakyat.
Rombongan Komisi VIII dipimpin Ketua Tim I Ketut Kariyasa Adnyana dan disambut Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. Sejumlah perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BPBD Kabupaten Buleleng turut hadir.
Dalam kunjungan itu, Bupati Sutjidra menyerahkan proposal pembangunan rumah singgah di Kabupaten Buleleng kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico. Usulan tersebut disampaikan sebagai respons atas kebutuhan tempat penampungan bagi kelompok rentan.
Menurut Sutjidra, rumah singgah dibutuhkan untuk menampung masyarakat yang menjadi korban kekerasan atau mengalami ketimpangan sosial. Ia menyebut saat ini pemerintah daerah masih memanfaatkan panti asuhan terdekat sebagai alternatif penampungan karena belum tersedia rumah singgah permanen.
Selain itu, Sutjidra juga menyampaikan masih terdapat sekitar 4.711 rumah tidak layak huni di wilayah Buleleng. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui program bedah rumah.
“Tahun ini kami targetkan renovasi 111 rumah, dan tahun depan direncanakan ada tambahan 418 unit. Kami harap Komisi VIII bisa membantu memperjuangkan penambahan bantuan,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada warga penerima manfaat, termasuk bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Kunjungan ini turut menyoroti peran SMA/SMK Negeri Bali Mandara sebagai Sekolah Rakyat yang dikenal dengan pendekatan pendidikan berbasis karakter, kedisiplinan, serta pemberdayaan generasi muda dari keluarga pra-sejahtera.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan persoalan sosial, penguatan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak di Bali.
