Sebuah unggahan di Facebook pada 18 Januari 2026 mengeklaim Inggris mengerahkan pasukan untuk membantu Iran. Unggahan itu menampilkan foto barisan pasukan berseragam gelap yang disebut sebagai tentara Inggris yang bersiap mendukung Teheran.
Dalam narasinya, pengunggah menulis bahwa Inggris “membekingi Iran” dan disebut siap mengepung Amerika Serikat dan Israel hingga memfasilitasi senjata untuk Teheran. Klaim ini beredar di tengah gelombang unjuk rasa di Iran sejak awal Januari, ketika warga menuntut reformasi ekonomi akibat lonjakan harga kebutuhan hidup. Rezim Iran dilaporkan melakukan kekerasan yang mengakibatkan sedikitnya 3 ribu orang tewas.
Namun, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan klaim tersebut tidak benar. Verifikasi dilakukan melalui pencarian gambar terbalik dan perbandingan dengan sumber-sumber yang dinilai otoritatif. Foto yang beredar ternyata identik dengan cuplikan video media Inggris, ITV News, edisi 5 Maret 2025.
Cuplikan itu berasal dari video berjudul “King Charles on board aircraft carrier as his diplomatic bridge-building continues” yang mendokumentasikan barisan pasukan Angkatan Laut Inggris saat menyambut kunjungan Raja Charles III di atas kapal induk HMS Prince of Wales pada 4 Maret 2025.
Dalam konteks aslinya, kapal induk HMS Prince of Wales sedang memimpin misi UK Carrier Strike Group (UKCSG) menuju kawasan Indo-Pasifik, bukan ke Iran. Misi tersebut bertujuan menegaskan kehadiran maritim Inggris di kawasan, termasuk melalui latihan bersama seperti Talisman Sabre serta kunjungan ke Australia, Singapura, dan Jepang, yang juga dikaitkan dengan unjuk kekuatan di Laut Cina Selatan dan Taiwan.
Dokumen yang dikutip dari laman Parlemen Inggris juga menunjukkan pemerintah London tidak mengerahkan pasukan untuk menyokong rezim Iran. Inggris justru secara resmi mengecam tindakan kekerasan aparat Teheran terhadap para demonstran.
Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, dalam pernyataan di hadapan House of Commons pada 13 Januari 2026, menyampaikan kecaman keras atas represi negara Iran terhadap pengunjuk rasa. Pemerintah Inggris juga merilis pernyataan bersama Jerman, Prancis, dan negara-negara anggota G7 yang mendesak Iran melindungi hak warganya untuk berunjuk rasa.
Selain itu, Inggris berencana memperluas sanksi melalui regulasi baru yang menyasar sektor finansial, energi, transportasi, perangkat lunak, hingga industri strategis yang dinilai memicu eskalasi nuklir Iran. Langkah ini disebut selaras dengan rencana Uni Eropa yang akan menjatuhkan sanksi serupa.
Hingga 14 Januari 2026, Inggris tercatat telah memberikan sanksi kepada 286 individu dan 260 organisasi yang terafiliasi dengan rezim Iran serta pengembangan nuklirnya. Daftar tersebut mencakup organisasi kepolisian moralitas (morality police) dan pasukan paramiliter Basij yang disebut terlibat dalam penindasan aksi protes.
Sejak 2025, Inggris juga menempatkan Iran dalam kategori tingkat tinggi pada skema pengaruh asing (foreign influence), setara dengan Rusia. Pembatasan ketat itu turut berlaku bagi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) serta elemen kenegaraan Iran lainnya.
Dengan demikian, klaim bahwa foto tersebut menunjukkan pasukan Inggris yang diterjunkan untuk membantu Iran pada 2026 dinyatakan keliru. Foto yang digunakan merupakan dokumentasi kegiatan Angkatan Laut Inggris pada 2025 dan tidak terkait pengerahan pasukan ke Iran.
