Tingkat kepercayaan publik terhadap penyiaran layanan publik di Jerman—ARD, ZDF, dan Deutschlandradio—dilaporkan turun tajam. Future Index Germany yang dilakukan Media Tenor pada Agustus 2025 mencatat hanya 31% warga yang menyatakan masih mempercayai penyiaran publik. Angka ini disebut sebagai titik terendah dalam sejarah lembaga tersebut, setelah beberapa tahun sebelumnya tingkat kepercayaan berada di atas 60%.
Penurunan kepercayaan itu muncul di tengah persepsi yang semakin kuat bahwa penyiaran publik tidak lagi merepresentasikan spektrum pandangan masyarakat secara seimbang. Kekhawatiran terbesar disebut terjadi pada kelompok muda dan pemilih dari spektrum kanan-tengah serta konservatif, yang merasa perspektif mereka kurang terwakili dalam pemberitaan dan program yang dibiayai oleh iuran publik.
Future Index Germany juga menggambarkan konteks krisis kepercayaan yang lebih luas: tidak ada institusi sosial di Jerman yang melampaui 50% tingkat kepercayaan. Kepolisian berada di 46%, peradilan 40%, pemerintah federal 17%, dan Uni Eropa 25%.
Jika dilihat berdasarkan usia, kepercayaan terhadap penyiaran publik paling rendah pada kelompok 16–29 tahun, yakni 25%. Pada kelompok 45–59 tahun, angkanya 34%. Perbedaan juga tampak berdasarkan afiliasi politik: hampir setengah pemilih SPD dilaporkan mempercayai penyiaran publik, dibandingkan 40% pendukung CDU/CSU dan 38% pemilih Partai Hijau. Di kalangan pemilih AfD, kepercayaan turun menjadi 15%.
Survei INSA untuk BILD turut menguatkan persepsi ketidakseimbangan ideologis. Sebanyak 29% responden menilai pemberitaan politik ARD dan ZDF terlalu berhaluan kiri, sementara 10% menilai terlalu berhaluan kanan. Adapun 34% menyebut pemberitaan keduanya seimbang.
Sejumlah temuan akademik juga disebut mendukung adanya ketimpangan. Peneliti Universitas Mainz, dalam studi tentang keragaman perspektif, menganalisis 9.389 artikel dari 47 media, termasuk sembilan format penyiaran publik seperti Tagesschau dan ZDF Heute. Studi tersebut menyimpulkan partai-partai pemerintah memiliki keunggulan visibilitas dibanding oposisi dalam siaran ARD dan ZDF. SPD dan Partai Hijau disebut paling sering diliput, sementara CDU/CSU dan FDP berada di belakang. AfD dan Partai Kiri dilaporkan hampir tidak mendapat liputan.
Dalam penilaian nada pemberitaan, SPD disebut memperoleh hasil terbaik dengan peringkat hampir merata minus 3%. Sebaliknya, CDU/CSU tercatat minus 27%, Partai Hijau minus 29%, dan FDP minus 38%. Studi itu menyimpulkan format penyiaran publik cenderung berada pada posisi politik kiri-tengah. Meski peneliti tidak menyebut penyiaran publik sangat berat sebelah—karena kecenderungan serupa juga ditemukan di media swasta—mereka menilai masih ada ruang untuk menghadirkan perspektif konservatif dan pasar bebas secara lebih proporsional.
Di sisi lain, data tentang orientasi politik masyarakat Jerman menunjukkan pergeseran. Survei INSA Januari 2025 menyebut untuk pertama kalinya lebih banyak pemilih mengidentifikasi diri sebagai sayap kanan dibanding sayap kiri: 30% menyatakan berada di kanan, 38% di tengah, dan 28% di kiri. Pada Januari 2021, komposisinya disebut berbeda: 31% di kiri dan 23% di kanan. Analisis lain dari Statista dan temuan Studi Pusat 2024/2025 (Universitas Bielefeld dan Yayasan Friedrich Ebert) juga dikutip sebagai indikasi pergeseran ke kanan-tengah.
Selain perdebatan ideologis, isu kesenjangan agenda pemberitaan turut disorot. Data yang dikutip menyebut 37% warga menganggap pengendalian imigrasi sebagai masalah paling mendesak, disusul kejahatan dan kekerasan 31%. Namun, isu-isu tersebut disebut hanya mendapat porsi marginal dalam siaran ARD dan ZDF, sementara konflik internasional dan masalah kesehatan lebih dominan. Ketidaksesuaian ini dinilai memperkuat kesan bahwa kekhawatiran warga bukan prioritas ruang redaksi.
Institut Hans Bredow memberikan penjelasan lain: perbedaan besar tingkat kepercayaan antara kelompok kanan dan kelompok lain dalam berita penyiaran publik lebih banyak terjadi karena Tagesschau dan Heute memiliki tingkat kepercayaan sangat tinggi di kelompok lain, bukan semata-mata karena tingkat kepercayaan yang sangat rendah di kelompok kanan. Namun, kritik yang muncul menilai bahwa jika penyiaran publik yang didanai seluruh warga tetap lebih rendah penerimaannya pada segmen populasi yang membesar, hal itu tetap merupakan persoalan struktural.
Krisis kepercayaan ini juga dibayangi serangkaian skandal. Kasus yang melibatkan mantan direktur RBB, Patricia Schlesinger, disebut menyingkap persoalan pengayaan diri dan lemahnya pengawasan, disusul tuduhan baru terkait penggelapan dana dan sistem bonus yang tidak transparan. RBB juga disebut harus membayar kompensasi €400.000 akibat pemberitaan palsu terhadap politisi Partai Hijau, Stefan Gelbhaar. Pada Februari 2026, insiden penggunaan kecerdasan buatan di ZDF turut memicu perdebatan tentang batas antara konten buatan mesin dan produk jurnalistik. Disebut pula bahwa 43% komentar pembaca menyatakan keraguan mendasar terhadap kredibilitas dan netralitas ZDF dan ARD.
Temuan lain yang diangkat adalah studi Otto Brenner Foundation, yang menyebut dalam beberapa kasus lebih dari 50% dewan penyiaran merupakan anggota dengan kedekatan pada partai politik—disebut sebagai praktik yang ilegal tetapi dianggap umum. Kedekatan politik dan penyiaran ini dinilai memperkuat kecurigaan adanya pengaruh struktural.
Di tengah tekanan tersebut, perjanjian reformasi penyiaran publik mulai berlaku pada 1 Desember 2025. Reformasi itu digambarkan bertujuan membuat ARD, ZDF, dan Deutschlandradio lebih digital, lebih ramping, dan lebih modern. Sejumlah langkah yang disebut antara lain pengurangan jumlah program radio terestrial menjadi maksimal 53 pada 2027, penghentian siaran terestrial beberapa program, serta penggabungan sejumlah kanal televisi khusus—Phoenix, tagesschau24, ARD alpha, dan ZDFinfo—menjadi dua kanal berita. Reformasi juga mencakup pembentukan dewan media baru untuk memantau pemenuhan mandat secara eksternal.
Biaya penyiaran disebut tetap €18,36 untuk 2025/2026. Ke depan, rekomendasi komisi penentu kebutuhan keuangan akan diterapkan langsung untuk penyesuaian kecil tanpa prosedur perjanjian negara yang panjang.
Namun, kritik menyebut reformasi lebih banyak menyentuh struktur dan biaya, bukan akar persoalan krisis kepercayaan. Fokus konten pemberitaan, komposisi badan pengatur, dan homogenitas budaya ruang redaksi dinilai belum banyak berubah. Pembatasan konten teks daring juga disorot: informasi teks disebut hanya diizinkan terkait siaran tertentu dan dalam kasus luar biasa, sehingga dinilai dapat menjadi hambatan di lingkungan media digital yang bergerak cepat.
Penolakan generasi muda menjadi salah satu titik perhatian. Dengan tingkat kepercayaan 25% pada kelompok 16–29 tahun, model pendanaan iuran wajib disebut kian dipertanyakan karena banyak yang tidak melihat nilai yang sepadan, terutama di tengah melimpahnya sumber informasi dari media sosial, podcast, dan platform berita internasional.
Di tengah perdebatan tersebut, ada pula pandangan bahwa penyiaran layanan publik tetap penting dalam lanskap media yang terfragmentasi, terutama menghadapi disinformasi, seleksi berita berbasis algoritma, dan konsentrasi media komersial. Namun, kritik menekankan bahwa peran penting itu tidak otomatis menjaga lembaga dari risiko kehilangan relevansi jika tidak mampu memperluas keragaman perspektif dan menjembatani jarak dengan pengalaman hidup serta kekhawatiran kelompok masyarakat yang lebih luas.
Survei INSA yang dikutip juga menyebut 84% responden tidak lagi ingin membayar sistem penyiaran publik yang disebut sebagai yang termahal di dunia. Angka itu dibaca sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap biaya sekaligus pertanyaan tentang legitimasi penyiaran publik di mata warga.
Perdebatan mengenai masa depan ARD, ZDF, dan Deutschlandradio kini berpusat pada apakah reformasi struktural cukup untuk memulihkan kepercayaan, atau justru dibutuhkan perubahan budaya redaksi dan penguatan keragaman perspektif agar mandat demokratis penyiaran publik kembali diterima lebih luas.
