Data terbaru menunjukkan kondisi kemiskinan di wilayah perkotaan kian mengkhawatirkan, meski angka kemiskinan nasional tercatat menurun. Penurunan tingkat kemiskinan secara agregat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas hidup kelompok miskin, terutama di kota.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Angka tersebut turun 0,2 juta orang dibandingkan September 2024. Secara persentase, tingkat kemiskinan nasional berada di 8,47 persen, turun 0,1 persen poin dari periode sebelumnya.
Namun, indikator kesejahteraan yang menggambarkan kondisi kemiskinan lebih rinci justru bergerak naik di perkotaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di wilayah perkotaan meningkat dari 0,981 pada September 2024 menjadi 1,061 pada Maret 2025. Kenaikan ini menunjukkan penduduk miskin di kota semakin jauh berada di bawah garis kemiskinan.
Selain P1, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga disebut mengalami kenaikan di perkotaan. Kondisi tersebut menandakan bahwa perbaikan angka kemiskinan secara keseluruhan belum diikuti oleh membaiknya situasi kelompok miskin kota.
Dalam pemberitaan ini disebutkan tekanan biaya hidup menjadi salah satu faktor yang memperlebar jarak penduduk miskin perkotaan terhadap garis kemiskinan. Pengeluaran untuk kebutuhan pokok dinilai meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan yang stagnan, bahkan cenderung menurun, terutama pada sektor informal dan pekerja lepas. Akibatnya, kelompok miskin di perkotaan kesulitan mengimbangi lonjakan biaya hidup.
Sebaliknya, tren berbeda terjadi di pedesaan. Indeks kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan dilaporkan terus menurun, yang diartikan sebagai adanya perbaikan kesejahteraan relatif bagi masyarakat miskin desa. Penurunan ketimpangan di desa disebut terbantu oleh program dana desa serta program perlindungan sosial yang banyak menyasar penduduk perdesaan.
Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai kondisi kemiskinan perkotaan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam diskusi publik pada Selasa (29/7/2025), ia menyebut masyarakat miskin di perkotaan sensitif terhadap isu sosial dan politik.
Abra juga memperingatkan bahwa guncangan sosial di perkotaan berpotensi lebih mudah memicu instabilitas sosial dan politik. Menurutnya, ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar, minimnya perlindungan sosial, serta gejolak harga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin kota dan memunculkan ketegangan sosial apabila negara tidak hadir melindungi kelompok rentan.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025 pada Jumat (25/7/2025), mengatakan penurunan kemiskinan melanjutkan tren yang terjadi sejak Maret 2023. Meski demikian, BPS menekankan perlunya perhatian khusus terhadap masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
