Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat kembali mengemuka setelah DPRD Jawa Barat merencanakan pemekaran menjadi lima wilayah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga kini masih menggodok rencana tersebut untuk kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan belum ada rencana mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB). Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, dengan moratorium yang masih berlaku, dalam waktu dekat belum ada wilayah baru yang akan disetujui pemerintah pusat.
“Saat ini belum ada rencana untuk membuka moratorium daerah otonom baru,” kata Bima Arya di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (24/6/2025).
Bima Arya menjelaskan, pemekaran wilayah memerlukan pemenuhan sejumlah syarat, salah satunya asesmen. Ia menyebut, sampai saat ini belum ada asesmen terkait rencana pembentukan lima provinsi baru sebagaimana diajukan DPRD Jawa Barat.
“Pertama, harus dilakukan asesmen menyeluruh terhadap pemekaran baru yang telah terjadi. Yang kedua, disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan Pemprov Jabar saat ini memfokuskan perhatian pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah karena masih banyak pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Ia menilai persoalan seperti kemiskinan dan tingkat pengangguran yang masih tinggi menjadi alasan Pemprov Jabar menunda pembahasan pemekaran.
“Kita punya banyak PR di pendidikan, kita punya banyak PR di kesehatan, kita punya banyak PR di ekonomi, ya pengangguran kita masih tinggi dan Pak Gubernur sedang mengakselerasi semua persoalan ini diselesaikan bahkan harapannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ujar Herman, Selasa (24/6).
Di sisi lain, Herman menyebut saat ini terdapat sembilan calon daerah otonomi baru (CDOB) yang telah diusulkan sebelumnya, serta satu usulan lain yang masih dibahas. Ia menyatakan Pemprov Jabar akan mendalami lebih lanjut masukan yang telah disampaikan Komisi I DPRD Jawa Barat.
“Ya, mungkin nanti harus kita dalami lebih jauh terkait dengan apa yang disampaikan Komisi I tentu kami memberikan apa namanya memberikan respek ya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut,” katanya.
