Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir membentuk lanskap sosial baru, dengan media sosial menjelma menjadi ruang publik digital yang berpengaruh. Platform ini tidak hanya membentuk opini dan narasi, tetapi juga mempercepat penyebaran isu sosial, ekonomi, dan politik secara luas.

Dalam konteks tersebut, masyarakat kini memiliki daya yang lebih besar untuk memengaruhi proses kebijakan publik. Salah satu dampak yang menonjol adalah meningkatnya kemampuan publik mendorong lahirnya kebijakan melalui viralitas isu di media sosial. Fenomena ini kerap disebut viral-based policy, yakni kebijakan publik yang dirumuskan sebagai respons cepat terhadap isu yang sedang viral di ruang digital.

Munculnya kebijakan berbasis viralitas menunjukkan dinamika baru tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka terhadap tekanan publik. Namun, pada saat yang sama, fenomena ini memunculkan tantangan terkait kualitas, keberlanjutan, dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sejatinya bukan hal baru. Akan tetapi, platform digital memungkinkan partisipasi itu berlangsung lebih cepat, terbuka, dan meluas. Di Indonesia, respons publik melalui kanal digital terlihat dalam sejumlah isu, seperti revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Omnibus Law, kenaikan harga BBM, hingga isu pendidikan dan lingkungan. Bentuknya beragam, mulai dari petisi daring, kampanye tagar, hingga aksi digital serentak yang kerap menjadi viral.

Viralitas ini dapat memengaruhi arah kebijakan. Ketika sebuah isu mendapat perhatian luas di media sosial, pemerintah sering kali terdorong untuk segera menanggapi atau menyesuaikan kebijakan agar tidak kehilangan legitimasi di mata publik. Kondisi tersebut menandai pergeseran partisipasi publik dari yang semula prosedural dan formal menjadi lebih spontan, horizontal, dan berbasis gerakan massa digital.

Di era digital, pemerintah dituntut responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dalam konteks isu viral, respons sering kali muncul secara cepat dan mendadak. Kebijakan dapat dirumuskan dalam waktu singkat, atau pemerintah memberikan tanggapan publik berupa pernyataan, klarifikasi, maupun rencana tindak lanjut.

Namun, tantangan utama viral-based policy muncul ketika kebijakan lahir terutama sebagai reaksi atas tekanan digital yang masif, tanpa analisis kebijakan yang memadai. Sejumlah contoh yang kerap muncul antara lain larangan mendadak terhadap aplikasi tertentu, pelarangan acara atau kegiatan, hingga distribusi bantuan instan tanpa peta jalan yang jelas. Saputra (2024) mencatat kebijakan yang dibentuk di tengah tekanan opini publik sering kali lemah dalam perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi keberlanjutan. Akibatnya, kebijakan semacam itu dapat memicu polemik baru atau penolakan yang lebih luas, termasuk dari kalangan warganet.

Risiko lain yang melekat pada kebijakan berbasis viralitas adalah ketidakseimbangan antara substansi kebijakan dan proses perumusannya. Tidak semua isu viral mencerminkan urgensi atau kompleksitas masalah secara menyeluruh. Keputusan yang terlalu cepat berisiko mengabaikan aspek fundamental, seperti landasan hukum, dampak sosial, dan pertimbangan teknis.

Tantangan berikutnya adalah minimnya deliberasi publik. Idealnya, kebijakan publik disusun melalui partisipasi pemangku kepentingan yang relevan, termasuk akademisi, praktisi, masyarakat sipil, dan lembaga legislatif. Namun dalam situasi yang digerakkan viralitas, proses konsultasi ini sering kali dilewati atau dipersingkat drastis, sehingga kebijakan menjadi kurang representatif dan rawan disalahpahami.

Dari sisi birokrasi, terdapat dilema antara menjaga responsivitas terhadap masyarakat dan menjaga stabilitas serta kredibilitas kebijakan jangka panjang. Jika birokrasi terlalu sering bersikap reaktif terhadap tekanan media sosial, dapat muncul kesan bahwa kebijakan pemerintah mudah dipengaruhi popularitas sesaat. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap konsistensi dan otoritas kebijakan negara.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis agar kebijakan tetap responsif sekaligus sistematis dan berkualitas. Salah satu usulan adalah membangun sistem deteksi dini isu publik berbasis media sosial. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk memantau serta menganalisis sentimen publik secara real time, sehingga isu yang berpotensi viral dapat diantisipasi dan ditangani secara terukur.

Selain itu, penguatan konsultasi publik dinilai perlu tetap menjadi bagian dari perumusan kebijakan, termasuk saat situasi menuntut respons cepat. Sejumlah mekanisme seperti forum daring, jajak pendapat resmi, diskusi terbuka, dan kerja sama dengan lembaga independen seperti think tank dapat mempercepat konsultasi tanpa mengorbankan kualitas.

Aspek lain yang dianggap penting adalah kepemimpinan publik yang adaptif dan visioner. Pemimpin diharapkan mampu memilah isu yang membutuhkan respons segera dan isu yang lebih tepat ditangani melalui pendekatan jangka panjang. Konsistensi narasi publik serta penyampaian keputusan secara terbuka dan transparan juga dinilai krusial agar masyarakat memahami konteks kebijakan secara utuh.

Fenomena viral-based policy mencerminkan pergeseran paradigma interaksi antara masyarakat dan negara. Di satu sisi, hal ini membuka peluang demokratisasi ruang publik yang lebih inklusif dan partisipatif. Namun di sisi lain, tanpa proses kebijakan yang rasional dan terstruktur, viralitas dapat menjadi sumber instabilitas yang berisiko mengganggu kredibilitas negara.

Keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan, serta antara responsivitas dan kualitas, menjadi kunci untuk menghadirkan kebijakan publik yang tidak sekadar menjawab tekanan sesaat, tetapi juga mampu menyentuh akar persoalan dan memberi manfaat jangka panjang. Dengan penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepemimpinan publik yang cerdas dan terbuka, pemerintah dinilai dapat menyikapi fenomena kebijakan berbasis viralitas sebagai peluang dalam menghadapi tantangan demokrasi modern.