Perjalanan perfilman Indonesia sejak kemerdekaan tidak hanya mencerminkan dinamika industri dan ekonomi, tetapi juga kontribusi para sineas yang menjadikan film sebagai medium untuk membaca keadaan sosial dan politik. Sejak pengakuan kedaulatan pada 1949, sinema Indonesia berkembang seiring perubahan rezim, yang dalam garis besar dapat dibagi ke dalam tiga periode: era Soekarno, era Orde Baru, dan era pasca Reformasi.
Dalam periode awal pascakemerdekaan, Perusahaan Film Nasional Indonesia (Perfini) yang dipimpin Usmar Ismail menjadi salah satu tonggak lahirnya sinema Indonesia modern. Beberapa bulan setelah pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia, Perfini memproduksi film yang mengangkat perjuangan bangsa. Film pertama setelah kemerdekaan, Darah dan Do'a (1950), kemudian disusul Lewat Djam Malam (1954) yang terinspirasi neorealisme Italia, termasuk karya Roberto Rossellini.
Meski mengambil rujukan estetika dari neorealisme, Usmar Ismail dinilai melangkah lebih jauh dengan berani menampilkan ambiguitas moral dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa revolusi. Dalam Lewat Djam Malam, tokoh utama Iskandar digambarkan mengalami kegelisahan setelah melakukan kejahatan perang. Pengaruh film-film awal Usmar begitu kuat hingga 30 Maret—hari pertama produksi Darah dan Do'a—diperingati sebagai Hari Film Nasional.
Perfini juga memproduksi film yang memuat kritik sosial dan politik. Pada 1955, lahir Tamu Agung, yang disebut sebagai salah satu film satir politik awal buatan sineas Indonesia. Film ini menyindir perayaan berlebihan terhadap figur Soekarno serta menyoroti bahaya kepemimpinan politik karismatik. Sementara itu, pada 1957 Perfini memproduksi komedi Betawi Tiga Buronan yang disutradarai Nja Abbas Akup.
Namun, industri film Indonesia tidak selalu stabil. Pada akhir era Soekarno dan tahun-tahun setelah tragedi 1965, produksi film merosot tajam. Pada 1968, hanya tujuh film yang dibuat.
Memasuki era Orde Baru, produksi film meningkat. Pada periode 1970–1988, rata-rata produksi mencapai sekitar 70 film per tahun, didorong antara lain oleh kemunculan format layar lebar dan film berwarna. Di masa ini muncul sutradara baru, termasuk Sjuman Djaya yang menempuh pendidikan di Moskow, serta Teguh Karya yang bersama kelompok Teater Populer menghasilkan 13 film antara 1970 hingga 1988.
Salah satu karya penting Teguh Karya adalah November 1828 (selesai pada 1979), sebuah epik sejarah yang menampilkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda selama Perang Jawa (1825–1830) dari sudut pandang penduduk desa. Film ini juga mempertemukan nilai-nilai Jawa dengan nilai kolonial Barat. November 1828 dikenal sebagai film Indonesia pertama yang mendapat perhatian luas di Eropa, serta pernah diputar di festival film London dan Berlin.
Pada 1985, Teguh Karya menulis dan menyutradarai Secangkir Kopi Pahit, yang dinilai inovatif karena menggunakan struktur kilas balik untuk menggambarkan nasib para migran dari pedesaan ke kota di berbagai wilayah Indonesia.
Di jalur lain, Sjuman Djaya memperkuat tradisi kritik sosial pada perfilman era Orde Baru. Film Si Mamad (1973) memuat sindiran terhadap praktik korupsi di kalangan birokrat. Sementara Kerikil Kerikil Tajam (1984) menggambarkan bahaya yang menimpa perempuan desa yang pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan akibat minimnya lapangan kerja di desa.
Sjuman Djaya juga ikut memperkenalkan kehidupan masyarakat Betawi melalui Si Doel Anak Betawi (1973). Bersama berbagai film Benyamin Sueb, karya ini memperluas pengenalan gaya hidup Betawi kepada publik Indonesia. Budaya Betawi—yang dianggap sebagai penduduk asli Jakarta—kemudian menjadi tema penting dalam budaya populer Indonesia selama empat dekade berikutnya.
Selain kritik sosial, Sjuman Djaya mengadaptasi karya sastra untuk menyoroti isu agama dan patriarki dalam sejarah Indonesia. Di antaranya Atheis (1974), adaptasi novel Achdiat Kartamihardja, serta Raden Ajeng Kartini (1982) yang mengangkat biografi tokoh emansipasi perempuan berdasarkan surat-surat asli yang ditulis Kartini.
Memasuki 1990-an, produksi film layar lebar kembali menurun drastis akibat persaingan dengan industri televisi komersial yang baru tumbuh. Pada 1998, hanya empat film yang diproduksi.
Di era pasca Reformasi, muncul dua kecenderungan penting: meningkatnya pengakuan internasional terhadap sineas Indonesia dan menguatnya kehadiran sutradara perempuan. Sejumlah perempuan yang menempuh studi di Institut Kesenian Jakarta, seperti Nan Achnas dan Mira Lesmana, disebut berperan dalam membuka terobosan bagi perempuan di industri film. Nama lain yang tercatat antara lain Nia Dinata, Mouly Surya, Djenar Maesa Ayu, dan Kamila Andini.
Nia Dinata, misalnya, menyutradarai Berbagi Suami (2006) yang mengeksplorasi topik batasan dalam pernikahan poligami.
Pengakuan internasional juga terlihat dari karya-karya Garin Nugroho. Setelah debut panjangnya Cinta Dalam Sepotong Roti (1991), ia terus memproduksi film yang menantang penonton pada era pasca Reformasi. Dalam Aku Ingin Menciummu Sekali Saja (2002), Garin mempertanyakan perilaku tentara Indonesia dalam upaya mengendalikan penduduk asli Papua. Sementara Kucumbu Tubuh Indahku (2018) mengisahkan kehidupan seorang penari lengger—tarian tradisional lintas gender dari Jawa Tengah—seraya mengeksplorasi pertanyaan tentang gender dan prasangka terhadap tradisi biseksualitas dan homoseksualitas di Indonesia.
Isu sejarah politik juga hadir dalam Sang Penari (2009) karya Ifa Ifansyah, yang menggambarkan kelompok tari asal Jawa, termasuk kelompok tari sayap kiri yang menjadi korban peristiwa 30 September 1965.
Sementara itu, Kamila Andini menampilkan cerita tentang anak muda di komunitas lokal. Laut Bercermin (2011) melibatkan orang Bajau yang berlayar di laut Sulawesi Selatan, sedangkan Sekala Niskala (2018) difilmkan langsung di Bali.
Secara keseluruhan, film-film awal Perfini kerap dipandang sebagai landasan “perfilman nasional”. Namun, karya-karya tersebut juga memperlihatkan watak “perfilman nasional kritis” karena berani menyinggung sisi gelap negara yang baru terbentuk, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pejuang kemerdekaan, korupsi di kalangan tentara, hingga bahaya kultus terhadap pemimpin karismatik. Kepedulian untuk menghadirkan film yang relevan secara sosial itu kemudian diteruskan—secara inovatif—oleh generasi sineas berikutnya, dari era Orde Baru hingga pasca Reformasi.
