Prancis kembali menjadi sorotan setelah pemerintah melarang atlet perempuan Prancis mengenakan jilbab dalam Olimpiade Paris 2024. Kebijakan ini menuai kritik, termasuk dari Amnesty International yang menilai larangan tersebut bersifat diskriminatif dan, menurut Amnesty, sekaligus menunjukkan kelemahan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Larangan di Olimpiade itu menambah daftar kebijakan terkait busana keagamaan yang selama bertahun-tahun memicu perdebatan di Prancis. Pemerintah kerap menekankan prinsip sekularisme (laïcité) sebagai dasar, yang dipandang sebagai upaya menjaga netralitas agama, khususnya dalam ruang publik dan institusi tertentu.

2011: Pelarangan burqa dan niqab di ruang publik

Pada 2011, Prancis mengeluarkan undang-undang yang melarang penggunaan burqa dan niqab di ruang publik. Burqa merujuk pada penutup wajah yang meliputi seluruh tubuh, sementara niqab adalah penutup wajah yang hanya memperlihatkan mata.

Kebijakan ini memicu kontroversi besar. Sejumlah pihak menuduhnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap Muslim di Prancis serta pelanggaran terhadap kebebasan beragama individu.

2014: Putusan Mahkamah Eropa soal larangan jilbab di tempat kerja

Pada 2014, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia memutuskan bahwa larangan perusahaan-perusahaan swasta di Prancis terhadap penggunaan jilbab di tempat kerja tidak melanggar Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan tersebut menegaskan bahwa hak perusahaan untuk menjaga netralitas dan keamanan di tempat kerja dapat melebihi hak individu untuk mengekspresikan kepercayaan agama mereka.

2021: Perdebatan berlanjut dan dampak sosial

Meski sejumlah kebijakan dan undang-undang terkait pelarangan jilbab telah ditetapkan, perdebatan mengenai kebebasan beragama dan integrasi sosial terus berlangsung di Prancis.

Isu ini kerap menjadi bagian dari percakapan politik dan sosial, mencerminkan tantangan Prancis dalam merespons pluralitas agama di tengah masyarakat yang semakin multikultural.

2024: Larangan atlet berjilbab di Olimpiade Paris

Pada 2024, pemerintah Prancis melarang atlet perempuan Prancis mengenakan jilbab dalam Olimpiade Paris 2024. Amnesty International mengecam kebijakan ini sebagai diskriminatif. Amnesty juga menyebut larangan tersebut sebagai bukti kelemahan IOC.

Ringkasan kebijakan yang memicu kontroversi

• 2011: Larangan burqa dan niqab di ruang publik.
• 2014: Putusan Mahkamah Eropa yang menyatakan larangan jilbab oleh perusahaan swasta tidak melanggar Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
• 2021: Perdebatan berkelanjutan soal kebebasan beragama dan integrasi sosial.
• 2024: Larangan atlet perempuan Prancis mengenakan jilbab di Olimpiade Paris, dikritik Amnesty International.