JAKARTA — Isu pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali ramai diperbincangkan publik. Kabar mengenai surat presiden (surpres) yang disebut telah diserahkan ke DPR terkait calon pengganti Kapolri turut beredar luas dan menjadi sorotan.
Namun, pimpinan DPR dan Komisi III menyatakan belum menerima dokumen apa pun. Perbedaan informasi tersebut memicu spekulasi di ruang publik. Jika tidak segera diluruskan, situasi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas politik serta kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Direktur Haidar Alwi Institut, Papar Sandri Rumanama, meminta Istana memberikan penjelasan secara terbuka untuk mencegah polemik. “Istana jangan diam ini war post truth, bisa menjadi ancaman serius stabilitas negara,” kata Sandri, Sabtu (13/9/2025).
Menurut Sandri, Kapolri merupakan pucuk pimpinan institusi keamanan dan menjadi wajah penegakan hukum yang berperan menjaga stabilitas nasional. Karena itu, setiap isu mengenai posisinya dinilai selalu membawa dampak luas, mulai dari psikologi politik hingga moral aparat.
“Isu pergantian pucuk pimpinan di korupsi kepolisian harus ditanggapi serius karena ini memberikan dampak besar baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai sikap diam dari Istana justru berpotensi memperkuat anggapan bahwa rumor tersebut benar. Kondisi itu, lanjutnya, dapat membuat publik menilai Presiden berada dalam posisi gamang atau terpengaruh kepentingan politik tertentu.
“Sangat fatal jika Istana membisu publik akan berspekulasi dan menilai Presiden tersandra oleh kepentingan politik tertentu,” ucapnya.
