Indra Jaya Usman: Ketimpangan Digital di NTB Jadi Isu Sosial-Ekonomi, Perlu Pemerataan Akses

Indra Jaya Usman: Ketimpangan Digital di NTB Jadi Isu Sosial-Ekonomi, Perlu Pemerataan Akses

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indra Jaya Usman (IJU), menilai ketimpangan digital tidak lagi sebatas persoalan teknologi, melainkan telah berkembang menjadi isu sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih serius mempercepat pemerataan akses terhadap teknologi digital.

“Ketimpangan digital sudah menjadi masalah struktural yang berdampak langsung pada kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah, termasuk di NTB,” kata IJU di Mataram, Kamis, 15 Mei 2025.

Menurut IJU, berbagai aktivitas ekonomi masyarakat kini semakin terdigitalisasi. Namun, pembangunan infrastruktur digital masih banyak terpusat di wilayah perkotaan. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi hingga menjangkau pelosok desa.

Pernyataan IJU disampaikan sebagai respons atas pandangan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyebut ketimpangan akses teknologi digital sebagai salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

IJU menilai isu tersebut relevan dengan kondisi NTB yang, menurutnya, masih menghadapi kesenjangan akses internet di banyak desa. “Tanpa pemerataan digital, mustahil kita bicara pertumbuhan yang adil,” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, IJU juga mendorong pemerintah daerah agar proaktif mempercepat pembangunan infrastruktur digital melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan perguruan tinggi.

Ia menekankan transformasi digital tidak boleh hanya dinikmati masyarakat perkotaan. Menurutnya, warga desa, pelaku UMKM, hingga nelayan di wilayah pesisir juga perlu memperoleh akses dan pelatihan agar tidak tertinggal.

Di akhir pernyataannya, IJU menyoroti pentingnya kebijakan nasional yang berpihak pada daerah di luar Pulau Jawa untuk mencegah munculnya kesenjangan baru di era digitalisasi. “Jika Indonesia ingin tumbuh secara berkelanjutan, maka digitalisasi harus bersifat inklusif dan merata. Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” katanya.