Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump, untuk mendorong stabilitas di Jalur Gaza. Keikutsertaan ini menandai babak baru keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina di tingkat global.
Selain Indonesia, tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim juga menyatakan bergabung, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Koalisi delapan negara tersebut menyatakan dukungan terhadap inisiatif internasional yang ditujukan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza.
Komitmen itu tertuang dalam pernyataan bersama yang diunggah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun media sosial resminya pada Kamis (22/1/2026). Dokumen tersebut ditandatangani secara virtual oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama para menteri luar negeri dari tujuh negara lainnya.
Dalam pernyataan bersama itu, masing-masing pemerintah menyatakan akan segera menuntaskan proses penandatanganan keikutsertaan sesuai mekanisme hukum nasional di negara masing-masing. Delapan negara juga menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian Gaza yang diinisiasi Trump, sekaligus berkomitmen mendorong Dewan Perdamaian Gaza menjalankan fungsinya sebagai “otoritas sementara” di wilayah tersebut.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza disebut sebagai bagian dari Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza, yang dinyatakan telah memperoleh legitimasi internasional melalui dukungan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. Koalisi negara pendukung menyatakan harapannya agar langkah ini dapat menjadi katalis bagi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Pernyataan itu juga menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara berdaulat sesuai prinsip hukum internasional. “Dengan demikian, jalan menuju keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan rakyat di kawasan dapat terbuka,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.
Dewan Perdamaian Gaza diumumkan Trump pada pekan sebelumnya dan melibatkan sejumlah figur kunci, termasuk utusan khusus AS Steve Witkoff serta Jared Kushner, menantu Trump. Lembaga ini disebut bertugas mengoordinasikan bantuan internasional serta mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Meski demikian, inisiatif ini memunculkan reaksi beragam di tingkat global. Sejumlah negara Eropa menyuarakan kekhawatiran bahwa pembentukan Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menggeser peran sentral PBB dalam penanganan konflik internasional dan menimbulkan preseden baru dalam tata kelola perdamaian global.
