Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Bogor Raya menilai proses seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) di Kota Bogor. IMM menegaskan seleksi tersebut tidak boleh berubah menjadi ajang kompromi politik maupun transaksi kepentingan elit.
Ketua PC IMM Bogor Raya, Ade Rifial Khusna, mengatakan publik menaruh perhatian terhadap sikap Wali Kota Bogor dan Panitia Seleksi (Pansel) dalam menjaga independensi proses. Menurutnya, intervensi politik dalam pengisian jabatan strategis BUMD bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan akuntabilitas publik.
“Direksi Tirta Pakuan bukan jabatan politis, melainkan posisi profesional yang menentukan kualitas layanan dasar masyarakat. Ketika proses seleksi disusupi kepentingan politik, maka yang dikorbankan adalah kepentingan rakyat,” kata Ade.
IMM menilai Perumda Tirta Pakuan sebagai penyedia layanan air bersih memiliki peran vital dan strategis. Karena itu, direksi yang terpilih dinilai harus memiliki kapasitas manajerial, rekam jejak yang bersih, serta keberanian mengambil keputusan tanpa tekanan eksternal. IMM juga menyatakan menolak segala bentuk titipan, lobi politik, maupun pengondisian hasil seleksi yang dapat mengaburkan objektivitas penilaian.
Selain itu, IMM menekankan Pansel memikul tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan berbasis kompetensi. IMM memperingatkan, kegagalan menjaga independensi Pansel berpotensi merusak kredibilitas hasil seleksi sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami mendukung Wali Kota Bogor dan Pansel sejauh mereka konsisten berdiri di atas aturan. Namun dukungan publik ini bersifat kritis. Ketika ada indikasi penyimpangan, IMM tidak akan diam,” ujarnya.
IMM Bogor Raya juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan media terlibat aktif mengawasi proses seleksi Direksi Tirta Pakuan sebagai bagian dari kontrol demokratis. Menurut IMM, pengawasan publik diperlukan untuk mencegah normalisasi praktik buruk dalam pengelolaan BUMD.
IMM menegaskan akan terus mengawal proses seleksi secara kritis, independen, dan berkelanjutan demi terwujudnya tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
