MALANG – Pembangunan negeri dinilai kerap bertumpu pada imajinasi politik yang dibungkus narasi besar, namun tidak selalu berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Dalam panggung kekuasaan, imajinasi disebut sebagai “visi besar”, tetapi sering kali hadir sebagai retorika yang mudah diucapkan dan dampaknya mahal ditanggung publik.
Setiap pergantian musim kekuasaan, narasi tentang lompatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan kembali mengemuka. Istilah “membangun” menjadi kata kunci, ditandai dengan proyek infrastruktur, pemindahan pusat pemerintahan, hingga program sosial. Namun, pertanyaan yang mengiringi adalah apakah yang dibangun benar-benar negeri, atau justru monumen kepentingan.
Dalam tulisan ini, kepentingan politik digambarkan bekerja secara halus melalui penggunaan diksi dan pencitraan. Kepentingan jarang diakui secara terang, melainkan dibingkai sebagai tindakan “demi rakyat”, disertai statistik yang dipoles dan pengemasan visual yang rapi. Pada saat yang sama, kalkulasi elektoral disebut berjalan lebih presisi dibanding perencanaan jangka panjang, menjadikan rakyat sekadar pelengkap dalam panggung kebijakan.
Penulis menyoroti kecenderungan kebijakan publik yang lebih sibuk mengelola persepsi ketimbang substansi. Anggaran dapat digelontorkan dalam jumlah besar, tetapi evaluasi dampak kerap tidak menjadi perhatian utama. Pembangunan lalu berubah menjadi kompetisi visual: siapa paling cepat meresmikan proyek dan paling sering tampil memotong pita, sementara isu tata kelola, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan jangka panjang tertinggal.
Di sisi lain, publik juga dinilai mudah terhipnotis oleh janji masa depan yang ditampilkan melalui narasi dan simbol. Istilah seperti “investasi” dan “reformasi” terdengar meyakinkan, meski dalam praktiknya tidak selalu disertai perubahan yang sepadan. Mengganti istilah, menurut penulis, tidak otomatis mengganti kenyataan.
Penulis menekankan bahwa membangun negeri bukan sekadar menyusun presentasi atau menonjolkan proyek raksasa, melainkan kerja memperbaiki sistem secara sunyi. Pekerjaan itu mencakup perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi yang kerap menyamar, serta pembenahan distribusi keadilan yang timpang. Namun, kerja-kerja seperti ini disebut jarang mendapat sorotan dan kalah pamor dibanding proyek yang mudah dipotret dari udara.
Permainan bahasa juga menjadi perhatian. Rakyat kerap disebut “mitra strategis”, tetapi dalam praktiknya lebih sering diposisikan sebagai angka dalam survei. Kritik disebut “masukan konstruktif”, namun pengkritik tetap dicurigai. Transparansi dijanjikan, tetapi dokumen sulit diakses. Gambaran tersebut mengarah pada kesan bahwa pembangunan seolah disusun dari “bata retorika” dan “semen pencitraan”.
Meski demikian, penulis mengingatkan agar tidak terjebak pada sinisme total. Imajinasi tetap dibutuhkan sebagai visi, tetapi harus dibedakan dari imajinasi kepentingan. Imajinasi yang sehat dinilai lahir dari dialog publik yang jujur, berbasis data, dan berpihak pada keadilan sosial. Imajinasi semacam ini juga berani mengakui kegagalan dan tidak alergi terhadap kritik, yang disebut sebagai vitamin demokrasi.
Pembangunan, menurut tulisan tersebut, adalah kerja panjang yang melampaui satu periode jabatan. Ketika politik lebih sibuk mengatur citra daripada memperkuat fondasi, yang muncul adalah bangunan rapuh dengan tampilan mengilap. Karena itu, publik diajak mengajukan pertanyaan mendasar: untuk siapa negeri dibangun, untuk generasi mendatang atau untuk laporan akhir masa jabatan; untuk daya saing bangsa atau untuk menjaga elektabilitas.
Penulis menutup dengan catatan bahwa rakyat mungkin tidak selalu bersuara, tetapi merasakan langsung harga pangan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan keadilan hukum. Negeri, karenanya, membutuhkan lebih dari cerita besar: konsistensi kecil yang nyata. Membangun negeri bukan soal siapa paling piawai merangkai kata, melainkan siapa yang paling setia menjaga kepentingan publik di atas kepentingan politik.
Artikel opini oleh Moh Farhan Aziz, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Unisma.
