Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh menerbitkan Keputusan Nomor 02 tentang desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan aset publik yang berada di bawah pengelolaan pemerintah kota. Kebijakan ini memperluas kewenangan sejumlah instansi dan unit di bawah kota untuk mengelola aset publik, termasuk dalam pemanfaatannya melalui skema bisnis dan penyewaan.
Berdasarkan keputusan tersebut, instansi negara—mencakup instansi khusus, instansi administrasi lainnya, serta Komite Rakyat di tingkat komune/kelurahan/zona khusus—mendapat kewenangan untuk mengalokasikan aset; mengontrak dana untuk penggunaan dan pemanfaatan aset publik; memulihkan, mentransfer, menjual, melikuidasi, dan menghancurkan aset publik; menangani aset dalam kasus kehilangan atau kerusakan; serta menyetujui rencana pembuangan aset untuk kegiatan proyek.
Keputusan Nomor 02 ini pada dasarnya mendelegasikan sebagian kewenangan yang sebelumnya berada pada Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh—sesuai ketentuan undang-undang tentang pengelolaan dan penggunaan aset publik—kepada lembaga-lembaga khusus, lembaga administrasi, dan pemerintah di tingkat kecamatan/wilayah/zona khusus.
Untuk unit pelayanan publik yang berada di bawah Komite Rakyat kota, keputusan tersebut memberikan kewenangan tambahan. Selain memiliki kewenangan pengelolaan dan penggunaan aset publik seperti instansi negara—dengan cakupan lebih sempit dan nilai aset yang lebih kecil—unit pelayanan publik juga dapat menyetujui proyek pemanfaatan aset publik di dalam unit untuk kegiatan bisnis, penyewaan, usaha patungan, dan kemitraan. Namun, kewenangan ini tidak mencakup fasilitas operasional dan kendaraan bermotor.
Unit pelayanan publik juga diberi hak menggunakan aset publik di dalam unit untuk berpartisipasi dalam proyek investasi melalui skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership/PPP), serta menyetujui rencana pelepasan aset yang melayani kegiatan proyek tersebut.
Selain itu, instansi khusus, instansi administrasi lainnya, Komite Rakyat komune/kelurahan/zona khusus, serta unit pelayanan publik yang berada langsung di bawah Komite Rakyat kota dapat menyetujui proyek pemanfaatan aset publik untuk bisnis, sewa, usaha patungan, dan kemitraan di unit yang berada dalam pengelolaan masing-masing.
Kebijakan desentralisasi ini diharapkan mengurangi hambatan dalam pemanfaatan aset publik melalui skema penyewaan dan kerja sama. Sebelumnya, sesuai ketentuan pengelolaan dan penggunaan aset publik, kewenangan menyetujui proyek pemanfaatan aset publik di organisasi nirlaba publik untuk usaha, sewa, usaha patungan, dan kemitraan berada di tangan Komite Rakyat kota (atau provinsi).
Dalam praktiknya di Kota Ho Chi Minh, ketentuan tersebut dinilai menimbulkan kendala karena unit-unit terkait harus memerlukan waktu panjang untuk menyiapkan proposal, lalu mengajukannya kepada lembaga penasihat dan Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh untuk memperoleh persetujuan sebelum kegiatan sewa-menyewa, usaha patungan, atau kemitraan dapat dijalankan.
Pada Juni 2024, berdasarkan statistik Departemen Keuangan, Kota Ho Chi Minh tercatat memiliki 744 proyek yang melibatkan sewa, usaha patungan, dan kemitraan dengan penggunaan aset publik. Namun, hanya 4 proyek yang disetujui.
