Gubernur NTB Minta Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terorkestrasi dan Terpadu

Gubernur NTB Minta Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terorkestrasi dan Terpadu

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menilai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerahnya belum berjalan optimal karena lemahnya orkestrasi antarpemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, siap berperan sebagai “dirigen” untuk mengoordinasikan program lintas pihak agar intervensi lebih tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Iqbal dalam Rapat Koordinasi Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jumat, 23 Januari 2026. Ia menyebut terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan akan menjadi fokus penanganan selama lima tahun ke depan.

“Target utama kita menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” kata Iqbal melalui keterangannya, Sabtu, 24 Januari 2026.

Iqbal mengungkapkan, berbagai program pengentasan kemiskinan telah berjalan selama puluhan tahun dan melibatkan banyak mitra pembangunan. Namun, hasilnya dinilai belum signifikan karena masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri tanpa kerangka kolaborasi yang jelas.

“Masalahnya adalah lack of orchestration. Tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing jalan sendiri,” ujarnya.

Menurut Iqbal, kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial, termasuk pernikahan usia dini dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

Untuk mendorong pendekatan yang lebih terintegrasi, Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan program Desa Berdaya. Dalam skema ini, pemerintah provinsi menyiapkan basis data desa secara detail, mulai dari kondisi sosial hingga kebutuhan spesifik masyarakat. Data tersebut akan menjadi acuan agar program mitra pembangunan tidak tumpang tindih.

“Tugas pemerintah provinsi menyediakan data dan arah. Mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tapi iramanya harus sama,” kata Iqbal.

Ia juga menegaskan pengurangan kemiskinan menjadi tujuan utama pembangunan daerah. Sektor unggulan seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, bukan tujuan itu sendiri.

“Nomor satu itu pengurangan kemiskinan. Yang lain adalah alat untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan,” ujarnya.