Komunikasi publik yang sehat kerap dipandang sebagai salah satu fondasi penting dalam negara demokrasi, terutama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, belakangan muncul sorotan terhadap gaya komunikasi sejumlah pejabat publik di Indonesia yang dinilai merespons kritik dengan cara yang merendahkan dan tidak mencerminkan semangat dialog.
Dzulfahmi, Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, menilai pola komunikasi semacam ini bukan hanya menunjukkan kurangnya kedewasaan dalam berdialog, tetapi juga mencerminkan sikap antikritik yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan demokrasi.
Ia mencontohkan beberapa pernyataan pejabat yang memicu kritik publik. Pertama, pernyataan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi saat ditanya wartawan mengenai insiden pengiriman kepala babi ke kantor Tempo. Dalam respons yang disorot, Hasan menjawab, “Dimasak saja.” Menurut Dzulfahmi, pernyataan tersebut tidak pantas dan menunjukkan ketidakseriusan dalam menyikapi isu yang berkaitan dengan kebebasan pers.
Contoh lain adalah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait aksi bertajuk “Indonesia Gelap”, yang muncul sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Alih-alih menanggapi secara substansial, Luhut disebut merespons dengan kalimat, “Mukamu yang gelap.” Dzulfahmi menilai respons tersebut memperlihatkan minimnya empati terhadap keresahan masyarakat dan menggambarkan jarak antara pejabat dan warga.
Dzulfahmi juga menekankan bahwa komunikasi yang merendahkan kritik berpotensi menimbulkan konsekuensi lebih luas. Ia menyebut setidaknya tiga dampak utama, yakni merosotnya kepercayaan publik, meningkatnya polarisasi serta ketegangan sosial, dan makin sulitnya kebijakan pemerintah diterima masyarakat ketika aspirasi dinilai tidak diperhitungkan.
Menurutnya, cara pejabat menanggapi kritik menjadi indikator penting dalam kualitas demokrasi. Ia mendorong agar komunikasi publik dijalankan secara lebih terbuka, berempati, dan berbasis argumentasi, sehingga ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat tetap terjaga.
