Gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) untuk Gaza menuai sorotan, mulai dari minimnya negara yang bergabung hingga komposisi tokoh-tokoh yang disebut akan memegang peran kunci dalam skema tersebut. Dari sejumlah pihak yang disebut diundang, sejauh ini hanya Maroko, Albania, Argentina, Hungaria, dan Vietnam yang dilaporkan menerima undangan.
Dalam rancangan yang beredar, keanggotaan Dewan Perdamaian disebut memerlukan biaya 1 miliar dollar AS. Di saat yang sama, muncul kecurigaan bahwa inisiatif itu merupakan proposal setengah matang yang bertujuan mengurangi atau menyingkirkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga dinilai wajar bila tidak banyak negara segera bergabung.
Dewan ini disebut ditopang oleh sebuah dewan eksekutif pendiri yang diisi tokoh-tokoh seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta Mark Rowan—taipan Wall Street yang dikenal menekan kampus-kampus di AS agar melarang demonstrasi dukungan terhadap Palestina. Mereka juga disebut memiliki satu kesamaan lain, yakni ketidaktahuan yang mendalam tentang Timur Tengah.
Nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga masuk dalam susunan dewan eksekutif. Dalam laporan tersebut, Blair disebut sebagai satu-satunya figur yang memiliki “pengalaman” di kawasan—meski pengalaman itu dikaitkan dengan invasi ke Irak dan pecahnya perang saudara brutal yang berlangsung tujuh tahun. Namun, Blair juga dinilai tidak mewakili siapa pun selain dirinya sendiri, dan pemerintah Inggris disebut menjaga jarak.
Pada November lalu, ketika nama Blair pertama kali mencuat, Jonathan Powell—penasihat keamanan nasional Inggris saat ini dan mantan kepala staf Blair—dilaporkan menyatakan secara tertutup bahwa Blair tidak mewakili negara Inggris. Dua sumber terpisah yang berbicara kepada Middle East Eye secara anonim mengatakan Powell bahkan aktif melobi agar pencalonan Blair ditolak. Powell disebut mencerminkan pandangan kalangan deep state Inggris yang muak terhadap berbagai upaya Blair untuk kembali tampil di panggung internasional.
Seorang sumber yang memahami pemikiran internal di Kementerian Luar Negeri Inggris (FCO) menyebut Blair tidak memiliki posisi apa pun di pemerintahan Inggris. Aktivitas Blair melalui Tony Blair Institute, menurut sumber itu, dilakukan sebagai warga negara privat. Sumber tersebut juga menyatakan akan terkejut bila ada pihak yang mengklaim Blair mewakili Inggris, meski mengakui tetap ada kontak tertentu.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang sebelum menjabat pernah ikut demonstrasi menentang perang Irak dan menyebut perang itu ilegal pada 2020, dilaporkan menghindari dukungan eksplisit terhadap Blair sebagai perwakilan Inggris di Dewan Perdamaian. Starmer menyebut Blair sebagai “pemimpin hebat” yang dapat memberi “kontribusi besar”, tetapi berulang kali tidak menyatakan dukungan secara tegas untuk posisi tersebut.
Middle East Eye melaporkan telah menghubungi Kantor Kabinet Inggris terkait pernyataan Powell, namun tidak menerima tanggapan hingga berita dipublikasikan. FCO juga menolak berkomentar. Pada Senin, Starmer mengatakan Inggris masih berdiskusi dengan para sekutu mengenai Dewan Perdamaian itu.
Menurut piagam Dewan Perdamaian Trump, setiap anggota dewan eksekutif akan memegang portofolio tertentu, yang berarti memiliki kekuasaan nyata atas Gaza. Hal ini berbeda dari badan eksekutif kedua yang disebut berada jauh di bawah rantai komando dan tidak memiliki kekuasaan.
Badan kedua itu—yang secara membingungkan disebut Gaza Executive Board—mencakup empat dari tujuh anggota dewan pendiri, ditambah Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Menteri Qatar Ali Al Thawadi, serta Kepala Intelijen Mesir Mayor Jenderal Hassan Rashad. Tokoh-tokoh ini dinilai memahami Gaza, tetapi Turki, Qatar, dan Mesir disebut lebih berfungsi sebagai “hiasan etalase”.
Pernyataan Gedung Putih mendefinisikan tugas badan tersebut sebagai membantu “mendukung tata kelola yang efektif dan penyediaan layanan kelas dunia guna mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi rakyat Gaza.” Namun, pernyataan itu dinilai dapat berarti luas, atau bahkan tidak bermakna apa pun secara praktis.
Laporan tersebut juga menyoroti keputusan Arab Saudi yang memilih menjauh dari skema ini, dan menyebut langkah itu sebagai keputusan yang bijak.
Diplomat Bulgaria Nikolai Mladenov disebut akan menjadi “perwakilan tinggi” Gaza—dalam terminologi Uni Eropa setara posisi menteri luar negeri—dengan dukungan sejumlah “penasihat” yang rekam jejaknya dinilai bermasalah. Salah satunya adalah pebisnis sekaligus rabi Aryeh Lightstone, yang disebut sebagai pembela garis keras pemukim Israel dan terlibat dalam pembentukan mekanisme distribusi bantuan yang didukung Israel, Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Di lokasi-lokasi GHF ini, dilaporkan lebih dari 2.000 warga Palestina tewas akibat tembakan langsung.
Di tingkat paling bawah, skema tersebut mencantumkan pemerintahan teknokrat yang akan mengelola Gaza. Dari daftar yang diajukan faksi-faksi Palestina, hanya dua nama yang disebut lolos. Salah satu figur yang paling disorot adalah calon kepala keamanan, Sami Nasman, mantan pejabat tinggi keamanan Otoritas Palestina. Ia disebut dijatuhi hukuman 15 tahun penjara secara in absentia oleh pengadilan Gaza atas tuduhan menghasut kekacauan dan mengatur upaya pembunuhan terhadap pemimpin Hamas. Nasman telah lama hidup di pengasingan dan dinilai kecil kemungkinan kembali dalam waktu dekat.
Dalam konteks gencatan senjata, Witkoff mengumumkan fase kedua dengan menekankan demiliterisasi penuh Gaza, termasuk pelucutan senjata “seluruh personel tidak resmi”. Amerika Serikat, menurut pernyataan itu, mengharapkan Hamas patuh sepenuhnya, dengan peringatan bahwa “kegagalan akan membawa konsekuensi serius.”
Namun, laporan tersebut menilai tidak ada penjelasan mengenai kewajiban Israel untuk mundur dari “garis kuning” yang disebut terus dilanggar. Israel disebut kini menduduki lebih dari 60 persen wilayah Gaza. Laporan itu juga menyebut tidak ada pengakuan atas lebih dari 1.000 pelanggaran gencatan senjata dan kematian hingga 450 warga Palestina sejak kesepakatan ditandatangani pada Oktober lalu.
Pernyataan Blair digambarkan senada, termasuk menyebut rencana 20 poin Trump sebagai pencapaian luar biasa dan menyatakan perang telah berakhir. Namun, dalam laporan tersebut, kondisi di Gaza digambarkan masih diwarnai pemboman harian, banjir, musim dingin terberat dalam beberapa tahun, serta kehancuran lebih dari 100.000 tenda.
Israel juga disebut terus menahan bantuan makanan dan rekonstruksi, serta bersikeras menutup lalu lintas dua arah di perbatasan Rafah. Akibatnya, komite teknokrat baru dilaporkan harus bertemu di Kairo, bukan di Gaza.
Laporan tersebut menutup dengan penilaian bahwa Trump tidak berpura-pura peduli pada keadilan atau hak asasi manusia dan digambarkan bertindak layaknya bos mafia global yang menuntut loyalitas dan pembayaran. Di sisi lain, rakyat Palestina disebut tidak akan gentar dan pada akhirnya akan menolak Dewan Perdamaian itu.
