Pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kolaka dengan tema “Sinergi Forkopimda dalam Menjaga Stabilitas Politik, Keamanan, dan Ketahanan Ekonomi Daerah Menuju Kolaka Beramal”. Pertemuan tersebut berlangsung di salah satu kafe di Kolaka, Senin (8/6).
Rapat dipimpin Bupati Kolaka Amri Djamaluddin dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Dandim 1412/Kolaka, Kapolres Kolaka, Kajari Kolaka, Sekda Kolaka, para camat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan itu, Forkopimda membahas 11 isu strategis yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan, sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Kolaka.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah aktivitas yang diduga terkait eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berdasarkan pemantauan, penyebaran paham yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara disebut masih dilakukan melalui kajian keagamaan, diskusi nonformal, kegiatan dakwah, media digital, hingga penyebaran leaflet yang menyasar mahasiswa, masyarakat umum, dan lingkungan pondok pesantren. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu intoleransi, polarisasi sosial, serta penyebaran paham anti-Pancasila.
Rapat juga menyoroti persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 19 desa pada tujuh kecamatan. Sejumlah desa disebut masuk kategori rawan, di antaranya Langgomali, Tanggetada, Popalia, Tamborasi, dan Lakito. Potensi konflik diperkirakan dapat muncul akibat persaingan antarcalon, isu daftar pemilih tetap (DPT), mobilisasi massa, penyebaran hoaks, hingga penolakan hasil pemilihan.
Di sektor ketenagakerjaan, keberadaan tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja lokal (TKL) turut dibahas. Meningkatnya investasi seiring hilirisasi industri nikel dinilai mendorong kebutuhan tenaga kerja yang besar. Namun, masih terdapat persepsi ketimpangan kesempatan kerja, fasilitas, dan upah antara TKA dan TKL yang berpotensi memicu konflik industrial maupun aksi demonstrasi apabila tidak dikelola dengan baik.
Selain itu, residu peringatan Hari Buruh (May Day) 2026 juga menjadi perhatian. Aspirasi buruh terkait transparansi data, legalitas, jabatan, serta masa kerja TKA dinilai perlu ditindaklanjuti guna mencegah berkembangnya sentimen sosial di masyarakat.
Forkopimda turut membahas dampak aktivitas pertambangan terhadap sektor pertanian dan lingkungan. Penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, sedimentasi, banjir lumpur, hingga menurunnya kualitas air sungai disebut menjadi ancaman terhadap produktivitas pertanian, khususnya di wilayah Pomalaa, Baula, Tanggetada, dan Samaturu.
Ancaman bencana alam berulang seperti banjir, longsor, abrasi pantai, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem juga menjadi sorotan. Selain faktor alam, perubahan bentang lahan akibat aktivitas manusia dan pertambangan dinilai turut meningkatkan risiko bencana. Perusahaan pertambangan didorong melaksanakan reklamasi lahan dan pengendalian sedimentasi secara optimal.
Dalam aspek ekonomi, rapat membahas pengendalian inflasi daerah yang dipengaruhi fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Kenaikan biaya distribusi serta potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi juga dinilai berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Kelangkaan LPG 3 kilogram yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kolaka sejak pertengahan Mei 2026 turut menjadi perhatian. Harga gas subsidi di tingkat pengecer disebut mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per tabung. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi persoalan distribusi, praktik penimbunan, permainan harga, konsumsi yang tidak tepat sasaran, aksi pembelian berlebihan, hingga pengurangan kuota nasional.
Isu sosial lain yang dibahas adalah kenakalan remaja, yang ditandai maraknya graffiti liar, balap liar, serta gangguan ketertiban umum. Lokasi yang dinilai rawan antara lain kawasan Bypass Kolaka–Pomalaa, pusat kota, kawasan pantai, Wolo, dan Samaturu.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin menegaskan pentingnya sinergi Forkopimda, pemerintah kecamatan, desa, serta perangkat daerah untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat pembangunan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan deteksi dini, dan mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas politik, keamanan, serta ketahanan ekonomi daerah,” kata Amri.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut membahas berbagai isu mulai dari ketenagakerjaan, pertanian, lingkungan, cuaca ekstrem, banjir di beberapa titik, hingga persiapan pilkades. Sejumlah OPD terkait juga dihadirkan untuk merumuskan langkah penanganan serta intervensi yang diperlukan.
