Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai peran akademisi tetap penting dalam politik nasional, terutama pada tataran teori. Namun, ia berpendapat akademisi sebaiknya tidak terjun langsung ke politik praktis karena dikhawatirkan politik kehilangan panduan moral.
“Jadi sebaiknya, akademisi tidak terjun langsung ke gelanggang politik praktis. Akademisi itu sangat dibutuhkan pada tataran teorinya. Tapi kalau memang mau, harus ganti baju dulu,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Fahri menjelaskan, akademisi memiliki tugas memikirkan bagaimana politik yang ideal, termasuk nilai-nilai politik dan objektivitas dalam teori. Menurutnya, tugas tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kesamaan, keterbukaan, dan kesetaraan yang dijunjung dalam nilai akademik, termasuk nilai agama.
Ia menambahkan, ketika akademisi masuk ke arena politik praktis, mereka harus siap menghadapi pertarungan yang berujung pada menang atau kalah. Fahri menilai pertarungan politik praktis berbeda dari perdebatan akademik karena tidak lagi semata membahas benar atau salah, melainkan kalah dan menang.
Fahri juga menekankan perlunya membedakan cara berpikir politisi dan akademisi. Menurutnya, politisi berfokus pada strategi untuk memenangkan pertarungan dan meraih kekuasaan, sedangkan akademisi menempatkan etika dan nilai politik sebagai pedoman.
Terkait keterlibatan berbagai pihak dalam kontestasi politik, Fahri menilai hal itu perlu diatur lebih tegas. Ia mengkritik ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang dinilainya terlalu longgar sehingga semua orang dapat ikut “turun ke lapangan”.
“Dalam UU Pemilu yang ada saat ini, semua penonton ikut tendang bola, wasit pun ikut tendang bola, sehingga terjadilah kekacauan didalam pemilu karena pembagian tugas tidak kita lakukan dengan baik,” ujarnya.
Fahri mengatakan saat ini ia tengah mendiskusikan reformasi politik nasional untuk ke depan. Ia menilai tanpa perubahan sistem politik, ongkos politik akan tetap mahal dan watak politik menjadi terlalu liar.
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menilai sistem politik saat ini terlalu melelahkan, memakan biaya besar, dan melibatkan terlalu banyak orang dalam pertarungan politik. Fahri berpendapat seharusnya pertarungan politik diikuti lebih sedikit pihak dan berlangsung lebih singkat.
Menurut Fahri, tradisi demokrasi liberal yang dipahami secara keliru telah membuat konflik seolah terus-menerus dipelihara. “Harusnya politik itu yang bertarung sedikit saja, dan pertarungan itu sebentar saja. Namun sayangnya, tradisi demokrasi liberal yang kita cerna secara salah, telah membuat kita ini mengentertain konflik, seolah-olah konflik itu seterusnya bagus, dan tidak ada berhenti,” katanya.
