Pertempuran antara tentara Thailand dan Kamboja sejak Kamis (24/07) dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 16 orang. Puluhan ribu warga juga dievakuasi dari wilayah perbatasan kedua negara menyusul intensitas serangan yang meningkat.
Eskalasi terbaru ini memperlihatkan memanasnya sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Thailand menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja. Sementara itu, Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan Thailand dan menuduh negara tetangganya menggunakan “kekuatan berlebihan”. Kedua pemerintah juga meminta warganya yang tinggal di dekat perbatasan untuk mengungsi.
Seorang warga lokal di distrik Ban Dan, Provinsi Buriram, Thailand, Sutian Phiwchan, menggambarkan situasi di lapangan sebagai pertempuran yang intens. “Ini benar-benar serius. Kami sedang dalam proses evakuasi,” katanya. Dalam pernyataan sebelumnya, pemimpin Thailand menyebut pertempuran sengit dengan Kamboja dapat “bergerak menuju perang”.
Sejumlah pengamat menilai Indonesia berpotensi terdampak bila konflik memburuk. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Wempy Pasaribu, mengatakan dampak paling jelas adalah kemungkinan meningkatnya arus pengungsi dari wilayah konflik. “Kita khawatirkan bisa terjadi banjir pengungsi, seperti perang Vietnam dulu. Spill out dari pengungsi ini kan bisa juga mengakibatkan yang tidak baik dalam hubungan Indonesia dengan kedua negara,” kata Wempy, Jumat (25/07).
Menurutnya, jika skenario tersebut terjadi, situasi di dalam negeri bisa semakin berat karena pemerintah disebut masih kewalahan menangani pengungsi Rohingya dan Afghanistan.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengingatkan potensi risiko lain, yakni kemungkinan pihak luar memanfaatkan situasi di Thailand dan Kamboja. Ia mencontohkan sindikat perdagangan senjata yang bisa mencoba memasukkan barang ke daerah konflik melalui negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. “Mereka tidak mau langsung membawa barang ke wilayah konfliknya, tapi mungkin lewat Indonesia dulu untuk menyamarkan senjata itu sebenarnya dari siapa. Nanti seolah-olah Indonesia yang terlibat,” kata Teuku. Ia menambahkan, “Itu harus kita hindari. Jangan sampai kelengahan kita berujung pada kita dipermalukan.”
Meski demikian, Wempy dan Teuku menilai konflik ini masih baru pecah sehingga dampaknya bagi Indonesia belum dapat dipastikan. Keduanya juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar tidak terlihat membela salah satu pihak. Teuku menekankan pentingnya menahan diri dari pernyataan yang tidak perlu karena dapat dianggap sebagai upaya ikut campur. “Jangan merasa harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang enggak perlu karena bisa dianggap oleh mereka sebagai upaya ikut campur atau ikut memengaruhi,” ujarnya.
Adapun akar sengketa Thailand-Kamboja bermula lebih dari 100 tahun lalu, ketika batas-batas kedua negara ditetapkan setelah masa penjajahan Prancis di Kamboja. Ketegangan kembali meningkat pada 2008 saat Kamboja berupaya mendaftarkan sebuah kuil abad ke-11 di wilayah sengketa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, yang memicu protes keras dari Thailand. Selama bertahun-tahun, bentrokan sporadis terjadi dan menewaskan tentara serta warga sipil di kedua pihak.
Pertempuran yang berlangsung saat ini disebut berawal ketika pada Mei lalu seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan, yang kemudian membawa hubungan bilateral kedua negara ke titik terendah dalam lebih dari satu dekade. Dalam dua bulan terakhir, kedua negara memberlakukan pembatasan perbatasan. Kamboja melarang impor dari Thailand seperti buah-buahan dan sayuran, serta menghentikan impor layanan listrik dan internet. Dalam beberapa minggu terakhir, kedua pihak juga memperkuat kehadiran pasukan di sepanjang perbatasan.
Ketegangan Thailand-Kamboja tercatat berulang dalam beberapa dekade terakhir, terutama terkait sengketa perbatasan dan dinamika politik. Pada 1958 dan 1961, Kamboja mengakhiri hubungan diplomatik dengan Thailand terkait sengketa Kuil Preah Vihear. Pada 2003, menyusul kerusuhan dan serangan terhadap Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh, Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, melancarkan Operasi Pochentong untuk mengevakuasi warga dan diplomat Thailand dari Kamboja serta mengusir diplomat Kamboja sebagai balasan. Bentrokan militer juga pecah di Kuil Preah Vihear pada 2008 dan 2011. Pada 2009, Thailand menurunkan hubungan sebagai respons atas dukungan Kamboja terhadap Thaksin Shinawatra yang saat itu berada dalam pengasingan.
Terkait arah konflik, Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan sengketa dengan Kamboja tetap “sensitif” dan perlu ditangani dengan hati-hati serta sesuai hukum internasional. Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengatakan negaranya ingin menyelesaikan sengketa secara damai, namun mengaku “tidak punya pilihan” selain “menanggapi agresi bersenjata dengan kekuatan bersenjata”.
Dalam pengalaman sebelumnya, meski sempat terjadi saling serang yang serius, situasi cenderung mereda relatif cepat. Pada pertikaian terbaru ini, disebutkan kedua negara kekurangan pemimpin yang memiliki kekuatan dan keyakinan untuk mundur dari konfrontasi, meski pertempuran terkini dinilai tidak akan meluas menjadi perang besar-besaran. Hun Manet, putra dari mantan penguasa kuat, disebut belum sepenuhnya memiliki otoritas sendiri, sementara Hun Sen dinilai bersedia memperdalam konflik untuk memperkuat reputasi nasionalisnya. Di Thailand, pemerintahan koalisi saat ini juga dinilai rapuh, terlebih setelah muncul ketegangan politik terkait bocornya percakapan pribadi yang berujung pada diskorsnya Paetongtarn Shinawatra sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.
