Jakarta — Estimasi Kementerian Kesehatan mengenai potensi 28 juta warga Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental diminta menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai angka tersebut menunjukkan persoalan kesehatan mental di Indonesia masih seperti fenomena gunung es, karena kasus yang terdeteksi dinilai jauh lebih kecil dibandingkan kondisi riil di lapangan.
Netty menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Kesehatan memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Menurutnya, penguatan layanan di tingkat primer penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat serta memperluas akses penanganan kesehatan mental.
Namun, ia mengingatkan penguatan layanan tidak cukup jika hanya berfokus pada fasilitas dan tata laksana medis. Netty menekankan perlunya edukasi publik dan pengurangan stigma agar masyarakat tidak ragu memeriksakan diri serta mencari bantuan profesional.
“Masih banyak masyarakat yang memandang gangguan kesehatan mental sebagai aib atau kelemahan pribadi. Padahal, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan gangguan kesehatan mental dapat dialami siapa saja,” kata Netty.
Ia juga menyoroti rendahnya angka deteksi gangguan mental dalam program skrining kesehatan. Menurutnya, hal itu menjadi indikator bahwa kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor masih rendah.
Netty mendorong agar penguatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas dibarengi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, integrasi layanan konseling dasar, serta kampanye literasi kesehatan mental yang berkelanjutan dan sensitif budaya.
Ia menambahkan, kesehatan mental yang terjaga berdampak langsung pada produktivitas, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial. Karena itu, kebijakan di bidang ini perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.
Netty menyatakan akan terus mengawal kebijakan kesehatan mental agar berjalan efektif, merata, dan menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak, remaja, dan keluarga. Ia berharap kerja sama pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat membuat layanan kesehatan mental semakin mudah diakses dan tidak lagi menjadi isu yang disembunyikan.
