Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar diskusi publik bertajuk “Disorientasi Fungsi Kementerian: Antara Ambisi Politik dan Kepentingan Nasional” di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.
Diskusi tersebut digelar dengan tujuan mendorong kementerian lebih fokus menjalankan program kerja yang telah dicanangkan, dan tidak menjadikan jabatan sebagai batu loncatan ambisi politik kekuasaan.
Acara dipandu Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPP GMNI, Ainun Samidah. Sejumlah pembicara hadir, yakni Pengamat Politik Ray Rangkuti, Pengamat Sosial Hizkia Darmayana, Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan DPP GMNI Ferdinando Saferi, serta Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP GMNI Adi Suherman Tebwaiyanan.
Dalam diskusi itu, Ray Rangkuti menyoroti relasi antara para menteri Kabinet Merah Putih dan rakyat yang, menurutnya, telah diatur dalam konstitusi UUD 1945. Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan konsep fiqh siyasah dalam tradisi keislaman yang mengatur tata negara berdasarkan prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, termasuk hubungan pemimpin dan rakyat.
“Relasi yang seharusnya terbangun adalah pelayanan yang total dari pemerintah kepada rakyat sebagai tuannya, karena dalam demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” ujar Ray dalam keterangannya yang dikutip Sabtu, 21 Februari 2026.
Sementara itu, Hizkia Darmayana menilai disorientasi kementerian dipicu benturan antara perspektif etis-ideologis dan perspektif praktis-realistis di kalangan menteri. Menurutnya, benturan tersebut muncul ketika kepentingan politik para menteri bertentangan dengan nilai-nilai etis yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
“Benturan itu tampak ketika ada kebijakan atau pernyataan para Menteri yang tak selaras dengan nilai-nilai etis dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai dasar dan konstitusi negara kita,” kata Hizkia.
Di kesempatan yang sama, Ferdinando Saferi menyampaikan bahwa problematika kementerian bukan hal baru dan telah terjadi sejak lama. Ia menilai persoalan biasanya muncul ketika kebijakan para menteri tidak menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat.
“Persoalannya adalah ketika problematika itu muncul secara berulang dari masa ke masa, seperti ketika ada menteri yang tak produktif, sehingga kementerian mengalami disorientasi fungsi. Hal itu yang perlu kita kaji dalam diskusi ini,” ujarnya.
