Jakarta, 23 Januari — Nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono disebut menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Pencalonan ini mendapat perhatian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menekankan pentingnya proses seleksi berjalan sesuai aturan serta terbebas dari potensi konflik kepentingan.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan pencalonan Thomas dapat diapresiasi sepanjang seluruh ketentuan dan prosedur dipenuhi. Namun, ia menegaskan aspek conflict of interest harus menjadi perhatian utama agar independensi BI tetap terjaga. Pernyataan itu disampaikan Sultan di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Jumat.
Menurut Sultan, independensi Bank Indonesia merupakan kunci dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai integritas dan otonomi BI tidak boleh terganggu oleh kepentingan pribadi maupun golongan.
Sultan juga menyebut ia mendengar Thomas Djiwandono tidak lagi aktif di partai politik. Ia memandang hal tersebut sebagai poin penting untuk meminimalkan potensi bias atau afiliasi politik yang dapat memengaruhi kebijakan moneter.
Lebih lanjut, Sultan mengaitkan pentingnya pemilihan pejabat BI yang berlandaskan kompetensi dan integritas dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Dengan kondisi ekonomi yang terjaga, ia menilai angka pengangguran dapat terus ditekan, sementara kepercayaan publik terhadap BI bergantung pada objektivitas dan profesionalisme para pemimpinnya.
Nama Thomas Djiwandono mencuat setelah Deputi Gubernur BI sebelumnya, Juda Agung, mengajukan surat pengunduran diri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pencarian kandidat dimulai setelah surat tersebut diterima, dan Thomas termasuk salah satu nama yang dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan jabatan.
Pemerintah, menurut penjelasan Prasetyo, memastikan proses seleksi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan kualifikasi dan rekam jejak para calon. Dalam konteks itu, Thomas yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan dinilai memiliki pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan, meski DPD kembali mengingatkan bahwa independensi BI dan ketiadaan konflik kepentingan tetap menjadi tolok ukur utama dalam penentuan pejabat.
