Pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono di beberapa daerah memunculkan perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, peran film sebagai media komunikasi, serta sensitivitas publik terhadap isu sosial dan politik.
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), M Andi Fikri MIKom, menilai kontroversi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan narasi dokumenter dalam membangun emosi dan opini publik. Menurutnya, dokumenter bukan sekadar hiburan, melainkan medium yang dapat membuka ruang diskusi atas isu-isu yang jarang diketahui masyarakat luas.
Andi mencontohkan pembubaran pemutaran film yang digelar di sejumlah kampus dan komunitas. Ia mengatakan keresahan yang muncul bukan semata karena judul Pesta Babi, melainkan karena isu yang diangkat di dalam film. “Kalau melihat dari film Pesta Babi sendiri, headline dalam cerita ini sebenarnya masalah tanah, perebutan hak tanah yang dijadikan swasembada pangan sejak era Pak Harto sampai sekarang,” ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan film tersebut juga menyoroti proyek-proyek besar seperti pembukaan lahan untuk bioetanol dan perkebunan tebu di Papua yang terus berjalan dari masa ke masa. Menurutnya, film memiliki kekuatan naratif besar karena mampu menyampaikan isu sosial, norma, hingga persoalan budaya melalui visual dan pengalaman emosional penonton. “Film itu sebenarnya medium hiburan, tetapi dia punya kekuatan naratif ataupun persepsi yang lebih kuat untuk menyoroti isu sosial,” kata Andi.
Andi menambahkan, sensitivitas masyarakat terhadap ras, agama, budaya, dan simbol tertentu membuat film dokumenter kerap memicu reaksi lebih besar dibanding media komunikasi lain. Ia menilai pengaruh film terhadap opini publik menjadi kuat ketika pesan yang disampaikan bertemu pengalaman emosional penontonnya. “Pesan dalam film itu masuk melalui pengalaman penonton, emosi, empati, bahkan kejadian dan trauma-trauma yang pernah dialami,” terangnya.
Ia juga menilai film-film produksi Watchdoc, termasuk karya Dandhy Laksono, dikenal kuat membangun memori publik melalui dokumentasi isu sosial di berbagai daerah. Andi menyebut dokumenter dalam tajuk ekspedisi Indonesia Biru hingga ekspedisi Indonesia Baru sebagai contoh bagaimana dokumenter dapat memantik opini dan sudut pandang baru. “Hal-hal yang ditemui di berbagai wilayah Indonesia itu akhirnya memantik opini baru dan pesan baru yang sangat relevan dengan kondisi sekarang,” katanya.
Karena itu, menurut Andi, pro dan kontra atas dokumenter seperti Pesta Babi merupakan hal yang mungkin terjadi. Namun ia menegaskan kontroversi tidak selalu menjadi ukuran keberhasilan sebuah film. Meski demikian, ia menilai film tersebut berhasil membuka ruang yang sebelumnya tertutup bagi publik. “Film ini berhasil membuka ruang yang rahasia, akhirnya banyak orang tahu tentang persoalan swasembada pangan dan pembukaan lahan di Papua,” ujarnya.
Andi mengaitkan fenomena ini dengan film dokumenter Sexy Killers yang sebelumnya juga menuai kontroversi karena mengangkat isu energi dan politik menjelang pemilu.
Terkait penolakan yang muncul, Andi menilai salah satu pemicunya adalah penggunaan simbol, visual, dan judul yang dianggap sensitif oleh sebagian masyarakat. “Mulai dari trailernya saja sudah kontroversi,” ucapnya. Ia menyebut banyak orang bereaksi sebelum menonton film secara utuh, padahal film tersebut tidak hanya membahas pesta adat, tetapi juga perebutan lahan dan perubahan ruang hidup masyarakat Papua.
Dalam film itu, Pesta Babi digambarkan sebagai tradisi sakral masyarakat Papua yang terancam akibat alih fungsi hutan dan lahan. “Pesta Babi itu menjadi perayaan terakhir untuk menjaga adat mereka, karena hutan-hutan di sekitar sudah dialihfungsikan,” jelas Andi.
Ia menilai masyarakat Indonesia kini semakin kritis membaca simbol dalam karya kreatif, tetapi simbol yang dinilai terlalu sensitif tetap dapat memicu ketakutan atau penolakan dari kelompok tertentu. Menurutnya, dokumenter semacam ini memang sering diputar dalam forum diskusi atau nonton bareng agar konteksnya dapat dipahami lebih luas. “Film ini punya ruang khusus sendiri agar kita bisa melihat dan menilai apa yang terjadi pada saudara kita di Indonesia Timur,” kata Andi.
Sebagai dosen film sekaligus sineas, Andi memandang film sebagai medium seni dan alat komunikasi yang tidak bisa diposisikan sepenuhnya benar atau salah. “Film itu medium seni dan alat komunikasi, jadi tidak bisa 100 persen benar dan tidak bisa 100 persen salah juga,” tegasnya.
Ia menyebut setiap sutradara memiliki sudut pandang dan kepentingan tertentu atas isu yang diangkat. Karena itu, pembuat film dinilainya perlu siap menghadapi risiko ketika karya memicu kontroversi di ruang publik. “Kalau kita membuat karya yang nantinya dikritisi atau memunculkan konflik, kita harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Andi mengibaratkan film sebagai “anak” bagi sineas. Ketika film dipublikasikan, pembuatnya harus siap menerima kritik, penolakan, maupun perdebatan. Meski demikian, ia menilai diskusi tetap penting agar publik memahami isu secara lebih utuh, bukan sekadar bereaksi pada potongan informasi atau simbol tertentu. “Tujuan film seperti ini agar masyarakat Indonesia lebih paham terhadap hal-hal yang tidak pernah kita tahu, terutama tentang kondisi di Papua dan Indonesia Timur,” pungkasnya.
