Penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait berbagai peristiwa di Sumatera kembali ramai di media sosial dan memicu keresahan. Di tengah situasi bencana hidrometeorologi serta isu sosial lain, disinformasi dinilai dapat menyesatkan publik, memicu kepanikan, dan mengganggu upaya penanganan krisis.
Sejumlah konten yang sempat viral memuat klaim-klaim yang kemudian dinyatakan tidak benar. Berikut beberapa hoaks yang beredar:
1. Video harimau terbawa arus banjir di Sumatera
Di media sosial beredar video yang memperlihatkan seekor harimau disebut terbawa arus banjir di Sumatera. Salah satu unggahan di Instagram bertanggal 1 Desember 2025 menyertakan narasi yang mengaitkan peristiwa itu dengan kerusakan hutan dan aktivitas “mafia tambang”. Unggahan tersebut disebut telah ditonton jutaan kali dan mendapat ratusan ribu tanda suka. Klaim dalam unggahan itu dinyatakan tidak benar.
2. Klaim mantan Presiden Jokowi ditunjuk sebagai ketua Task Force BRIN untuk bencana Sumatera
Hoaks lain beredar melalui Facebook, juga diunggah pada 1 Desember 2025. Konten tersebut menampilkan foto mantan Presiden Joko Widodo disertai klaim bahwa BRIN menunjuknya sebagai ketua gugus tugas penanggulangan bencana di Sumatera. Narasi itu juga menyebut Jokowi akan menjadi peneliti BRIN dengan kepakaran geografi, radar, dan sains lingkungan. Klaim tersebut dinyatakan tidak benar.
3. Foto yang diklaim menunjukkan larangan bendera dan atribut PDIP di Sumatera Barat
Di Facebook beredar foto yang menampilkan petugas Satpol PP membawa beberapa bendera merah berlambang PDIP. Foto yang diunggah pada 20 Juni 2022 itu disertai narasi yang menyebut bendera dan atribut PDIP dilarang beredar di Sumatera Barat, bahkan menyebut PDIP sebagai “partai terlarang”. Konten tersebut dibagikan puluhan kali dan memicu ratusan komentar. Klaim dalam unggahan itu dinyatakan tidak benar.
Maraknya hoaks semacam ini menegaskan pentingnya kehati-hatian saat menerima dan membagikan informasi, terutama ketika situasi sedang sensitif. Informasi yang keliru dapat memperkeruh keadaan dan menambah beban penanganan di lapangan.
