Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya strategi kreatif dan sinergi antarlembaga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Lampung. Penegasan itu disampaikan saat ia membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 13 Mei 2026.
Rakerda tersebut mengusung tema “Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial”. Jihan yang juga menjabat Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung menyebut rapat kerja sebagai langkah strategis organisasi untuk menyusun dan mengeksekusi program kerja secara terarah.
“Ini merupakan rapat kerja pertama sejak dilantik hampir satu tahun lalu. Artinya, setelah ini kita harus bergerak lebih cepat. Walaupun sebelumnya sudah ada agenda dan program yang berjalan, rapat kerja tetap penting untuk mengeksekusi program di setiap bidang,” kata Jihan.
Menurutnya, tema yang diangkat relevan dengan tantangan sosial saat ini. Ia menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui Rakerda ini, ia berharap anggota LKKS mampu menghadirkan strategi yang kreatif dan adaptif agar program kesejahteraan sosial tetap efektif, efisien, serta tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
Jihan menjelaskan, LKKS merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saat ini terdapat 228 lembaga kesejahteraan sosial yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. “Jumlah ini merupakan kekuatan besar yang harus kita perkuat dari keterbatasan ini,” ujarnya.
Ia berharap LKKS dapat menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing, sekaligus memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial. Karena itu, penyusunan program kerja LKKS tahun ini diminta lebih terarah, terukur, serta memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan mereka yang paling membutuhkan.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Jihan, terus mendorong pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah program strategis, antara lain penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, serta pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, LKKS diharapkan menyusun program yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat rentan, penguatan kapasitas keluarga prasejahtera, serta peningkatan kepedulian sosial. Jihan juga mengajak pengurus dan anggota LKKS bekerja lebih efektif, terukur, dan berorientasi solusi di tengah keterbatasan anggaran.
“Sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan masyarakat harus terus diperkuat,” kata Jihan. Ia turut menyoroti perlunya membangun “Ideologi LKKS” di kalangan pengurus agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi.
