Isu mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali ramai dibicarakan. Perbincangan ini menyita perhatian, terutama di kalangan pekerja dan buruh yang selama ini menjadikan BSU sebagai salah satu penopang kebutuhan ekonomi.
Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah program tersebut akan kembali disalurkan pada 2026. Publik pun mempertanyakan kelanjutan program itu, apakah akan dilanjutkan atau telah berakhir.
Berdasarkan informasi yang dirujuk dari pemberitaan bisnis.com, sampai saat ini belum terdapat kebijakan atau pengumuman terbaru dari pemerintah terkait pencairan BSU tahun 2026. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui laman resminya juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap informasi yang beredar dan mengatasnamakan program BSU.
Meski belum ada pembaruan resmi mengenai BSU 2026, masyarakat dapat memahami ketentuan yang selama ini melekat pada program tersebut. BSU ditujukan bagi pekerja dan buruh yang memenuhi sejumlah syarat, yakni Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 30 April 2025 dengan kategori Pekerja Penerima Upah (PU), serta memiliki gaji atau upah maksimal Rp3.500.000 per bulan.
Selain itu, bantuan ini diutamakan bagi pekerja atau buruh yang belum pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU. Penerima juga tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
Apabila di kemudian hari pemerintah menerbitkan kebijakan baru terkait penyaluran BSU, pengecekan status penerima dapat dilakukan melalui kanal resmi. Beberapa jalur yang disebutkan meliputi situs Kemnaker, situs BPJS Ketenagakerjaan, serta aplikasi JMO (Jamsostek Mobile).
Melalui aplikasi JMO, langkah pengecekan dapat dilakukan dengan membuka aplikasi di ponsel, memilih menu “Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)”, lalu mengisi formulir “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?” dengan data sesuai KTP, seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, serta nomor ponsel dan email yang masih aktif. Setelah itu, pengguna dapat menekan “Lanjutkan” untuk menyelesaikan proses pengecekan.
Dengan demikian, kepastian pencairan BSU 2026 masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Masyarakat diimbau memverifikasi informasi hanya melalui kanal resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau aplikasi JMO, sekaligus memahami syarat dan mekanisme pengecekan agar lebih siap apabila program tersebut kembali dilanjutkan.
