TANJUNG REDEB – Pemangkasan dana transfer ke daerah berdampak pada berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Berau, termasuk proyek-proyek infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pelaksana sejumlah kegiatan pembangunan menyatakan harus memperketat pengelolaan anggaran dan memilah program berdasarkan skala prioritas.
Sekretaris Dinas PUPR Berau, Bambang Sugianto, mengatakan penurunan anggaran terjadi cukup signifikan. Menurutnya, APBD yang sebelumnya berada di kisaran hampir Rp6 triliun kini menyusut menjadi sekitar Rp3,3–3,4 triliun.
“Anggaran PU tahun ini memang mengalami penurunan karena efisiensi anggaran. Dana transfer ke daerah dipotong oleh pemerintah pusat, sehingga APBD kita turun bebas,” kata Bambang saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk PUPR juga ikut terpecah. Jika pada 2025 anggaran PUPR setelah perubahan mencapai sekitar Rp2,7 triliun, tahun ini jumlahnya bahkan tidak sampai Rp1 triliun.
Dengan kondisi tersebut, PUPR menyatakan hanya akan memfokuskan program dan kegiatan yang dinilai benar-benar prioritas. Penentuan prioritas mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) PUPR, serta disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.
“Fokus kita tetap mengikuti visi Bupati, yakni pembangunan dan peningkatan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang mendukung sektor pariwisata,” ujarnya.
Menurut Bambang, akses menuju destinasi wisata menjadi salah satu prioritas utama, termasuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan menuju sentra produk unggulan daerah. Komoditas seperti jagung, kakao, dan kelapa dalam juga masuk dalam pertimbangan karena dinilai memiliki peran dalam perekonomian lokal.
Meski demikian, layanan dasar disebut tetap menjadi perhatian. PUPR masih mengalokasikan anggaran untuk penyediaan air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta perbaikan drainase yang berkaitan dengan pengendalian banjir.
“Drainase ini berhubungan langsung dengan kerawanan banjir, jadi itu juga masih masuk prioritas,” jelasnya.
Bambang mengakui tidak semua kebutuhan infrastruktur dapat diakomodasi pada tahun ini. Ia menyebut rincian proyek per wilayah tercantum dalam dokumen APBD dan perlu dicek secara detail agar tidak menimbulkan kekeliruan informasi.
Di luar anggaran daerah, PUPR juga berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh balai-balai kementerian, terutama untuk penanganan jalan nasional yang bukan menjadi kewenangan daerah.
“Walaupun anggarannya tidak masuk ke kita, paling tidak kegiatannya ada di daerah. Proyeknya tetap berjalan,” tutupnya.
