Aksi protes yang berujung ricuh di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia pada Jumat (29/8) dinilai sebagai puncak kekecewaan publik terhadap DPR yang dianggap tidak peka terhadap kesulitan masyarakat. Sejumlah pengamat menilai situasi ini berpotensi menimbulkan efek domino dan dapat menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bila tidak ditangani dengan langkah yang tegas dan konkret.
Kekecewaan itu, menurut pengamat, membesar setelah terjadi kekerasan oleh aparat yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), dalam rangkaian aksi protes pada Kamis malam (29/8). Peristiwa tersebut memicu kemarahan yang meluas, dengan kantor polisi dan gedung DPR menjadi sasaran amuk massa.
Prabowo pada Jumat menyatakan meminta pengusutan atas kekerasan polisi. Namun, beberapa pengamat menilai pernyataan itu belum cukup meredakan situasi dan perlu diikuti tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan aparat serta menunjukkan pemerintah mendengar aspirasi publik. Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai pernyataan presiden terkesan normatif di tengah kemarahan masyarakat yang sudah tinggi.
Pada Sabtu pagi (30/9), sisa-sisa kerusuhan terlihat di Jakarta. Di sekitar Markas Komando Brigade Mobil (Brimob) di Kwitang, Jakarta Pusat, tampak mobil-mobil yang tinggal kerangka berserakan. Sejumlah halte bus dan pos polisi di beberapa wilayah Jakarta dilaporkan hangus terbakar. Coretan bernada anti-polisi juga terlihat di tembok Polda Metro Jaya dan pagar gedung DPR RI.
Bentrokan singkat juga sempat terjadi di depan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu pagi. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang datang dengan belasan sepeda motor.
Kerusuhan tidak hanya terjadi di Jakarta. Aksi massa juga berlangsung di beberapa kota sebagai bentuk kemarahan atas kematian Affan. Ia dilaporkan meninggal setelah ditabrak dan dilindas kendaraan lapis baja milik Brimob Polri yang hendak membubarkan massa pada Kamis malam. Saat itu, Affan disebut tengah mengantarkan pesanan makanan dan tidak terlibat dalam aksi.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, tiga orang tewas saat gedung DPRD dibakar oleh ratusan orang pada Jumat. Puluhan mobil juga ikut dibakar di jalanan depan gedung tersebut. Aksi serupa, namun tanpa korban jiwa, terjadi di Surabaya, Bandung, Solo, dan Yogyakarta. Di Malang, Jawa Timur, dilaporkan setidaknya empat pos polisi dirusak dan dibakar. Seorang juru parkir bernama Supriyanto mengatakan ia mencium bau bensin yang diduga digunakan massa untuk pembakaran.
Sejumlah pengamat menilai tuntutan massa mengalami eskalasi. Semula, aksi dipicu penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR, namun kemudian berkembang menjadi protes terhadap tindakan polisi yang dianggap sewenang-wenang. Pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara, Ambang Priyonggo, menyebut eskalasi ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap elite politik dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, yang kemudian diperparah oleh kematian Affan.
Para pengamat juga menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR yang disebut mencapai Rp50 juta untuk perumahan, hampir 10 kali lipat UMR Jakarta, di tengah situasi sulit seperti penghematan pemerintah, terbatasnya lapangan kerja, dan ancaman badai PHK. Situasi makin memanas setelah muncul pernyataan sejumlah anggota DPR yang dianggap tidak pantas. Salah satunya, Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem yang menyebut pihak yang ingin membubarkan DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Ambang menilai persoalan utamanya adalah insensitivitas.
Pengamat dari Trias Politika, Agung Baskoro, mengatakan aksi protes berulang di depan gedung DPR mencerminkan kekecewaan atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, termasuk soal tunjangan. Ia menilai DPR juga tidak menjalankan fungsi check and balance terhadap pemerintah, sehingga warga yang tidak puas dengan kebijakan Prabowo merasa tidak terwakili.
Menurut Agung, kondisi itu tak lepas dari komposisi parlemen: 470 dari total 580 kursi DPR, atau sekitar 81 persen, berasal dari partai-partai koalisi pemerintahan Prabowo. Ia menyebut mayoritas tersebut dapat membuat parlemen “lupa dan terlena”.
Di tengah kericuhan, Ketua DPR RI Puan Maharani pada Jumat menyampaikan permintaan maaf. “Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat,” kata Puan. Namun, Kunto menilai permintaan maaf itu terlambat dan seharusnya disampaikan lebih awal, terutama saat muncul komentar anggota yang dinilai memprovokasi.
Agung menilai perbaikan komunikasi DPR kepada publik menjadi penting agar tidak memicu kemarahan. Ia juga menyebut permintaan maaf saja tidak cukup dan perlu disertai tindakan, termasuk membatalkan atau menunda pemberian tunjangan yang diprotes.
Soal dampaknya bagi Prabowo, pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai kericuhan pekan ini tidak akan sampai menggeser kepemimpinan presiden. Ia menilai dari skala eskalasi, kemungkinan tidak akan merembet langsung ke Prabowo.
Kunto mengatakan, sejauh ini tuntutan massa berfokus pada penolakan tunjangan DPR dan kasus kekerasan polisi yang menewaskan Affan, belum mengarah langsung pada pemerintah. Namun ia mengingatkan situasi dapat berkembang menjadi domino bila tidak diselesaikan.
Agung menilai Prabowo telah berupaya meredam kemarahan publik melalui pernyataannya, termasuk mendesak pengusutan dan menyatakan akan menjamin kehidupan keluarga Affan. Meski begitu, ia menekankan pentingnya langkah lebih jauh berupa reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian.
Tuntutan reformasi kepolisian juga disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari gabungan ratusan lembaga. Dalam pernyataannya pada Jumat, koalisi tersebut mendesak Prabowo mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena dinilai gagal mengubah watak represif Polri.
Selain reformasi kepolisian, Ray juga menilai Prabowo perlu melakukan reformasi birokrasi, termasuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris. Disebutkan, saat ini 30 dari 56 wakil menteri menjabat komisaris di berbagai BUMN. MK memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah untuk melaksanakan keputusan tersebut. Ray berharap presiden bergerak cepat agar publik melihat pemerintah benar-benar berhemat dan tidak memanjakan elite.
Dengan kondisi yang masih cair dan potensi bentrokan yang dapat pecah kapan pun, pengamat menilai langkah konkret pemerintah dan lembaga-lembaga terkait akan menentukan apakah kemarahan publik dapat diredam atau justru berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
