JAKARTA — Pemilihan Presiden (Pilpres) dinilai semestinya menjadi sarana untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis serta bermartabat. Karena itu, setiap tahapan pemilu diharapkan tidak sampai merusak kohesi dan harmoni kebangsaan.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk mengatakan pesta demokrasi tidak akan pernah sepenuhnya lepas dari politik identitas. Namun, ia menekankan pentingnya mewujudkan iklim demokrasi yang sehat, jauh dari narasi ujaran kebencian, hoaks, adu domba, serta isu SARA.

“Setiap orang yang mau berkontestasi, harus cakap secara politik. Artinya punya kepemimpinan, mengerti isu-isu publik, bisa mengatur manajemen pemerintahan dan sebagainya. Seperti sesuatu yang rasional,” kata Hamdi di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Menurut Hamdi, politisi atau aktor yang memiliki kepentingan politik masih kerap memobilisasi sentimen yang dikenal sebagai politik identitas. Ia menilai sebagian pihak tergoda untuk memenangkan pemilu dengan menjadikan sentimen suku dan keagamaan sebagai alat dalam kontestasi.

“Politik identitas memanipulasi identitas etnik dan keagamaan untuk kepentingan politik. Tentunya ini dalam hukum-hukum demokrasi memang dianggap melewati pagar-pagar demokrasi yang seharusnya tidak boleh diloncati. Dalam norma demokrasi, itu haram hukumnya,” ujarnya.