Tangerang—Anggota DPRD Provinsi Banten termuda dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menyatakan bahwa bagi Generasi Z, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung bukan sekadar mekanisme elektoral. Menurutnya, Pilkada langsung berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
Abraham mengatakan pandangan itu ia peroleh dari berbagai diskusi dan perjumpaan dengan Gen Z di Banten yang menaruh perhatian pada masa depan demokrasi. Ia menilai generasi muda memandang Pilkada langsung sebagai pilar penting demokrasi modern yang melekat pada prinsip kedaulatan rakyat.
“Bagi Gen Z, pemilihan langsung kepala daerah bukan sekadar prosedur elektoral. Ini soal legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan,” ujar Abraham, Minggu, 25 Januari 2026.
Ia menegaskan, di tengah wacana pengalihan pemilihan kepala daerah melalui DPR dan DPRD, PDI Perjuangan mengambil sikap tegas untuk mempertahankan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. “Partisipasi langsung rakyat adalah fondasi demokrasi pasca-reformasi yang tidak boleh ditarik mundur,” katanya.
Abraham juga mengingatkan potensi risiko apabila pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada lembaga perwakilan. Ia menyebut kemungkinan menguatnya politik transaksional, kembalinya praktik gratifikasi, hingga munculnya makelar Pilkada. “Gen Z melihat ini sebagai ancaman serius. Demokrasi bisa menjauh dari kehendak rakyat jika prosesnya semakin tertutup,” ujarnya.
Menurut Abraham, Generasi Z menilai perubahan yang dibutuhkan saat ini bukan perubahan mekanisme politik yang berisiko membuka ruang transaksi kekuasaan, melainkan perubahan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ia menyebut sejumlah isu yang dinilai menjadi perhatian, seperti lapangan kerja, perlindungan lingkungan hidup, penanganan banjir, serta pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Abraham menyatakan PDI Perjuangan menilai politik berbiaya rendah bukan sekadar slogan, melainkan dapat diwujudkan melalui gotong royong, kerja kolektif, dan kedekatan dengan rakyat sebagai fondasi membangun kekuasaan yang legitimate.
“Saya meyakini pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus tetap dilakukan langsung oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” ucapnya. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuasaan yang sah, menurutnya, lahir dari kehendak rakyat.
