Sepanjang 2025, sebanyak 70 juta masyarakat Indonesia tercatat telah mengikuti program cek kesehatan gratis (CKG). Program ini diselenggarakan di 10.225 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengatakan dari total 10.300 puskesmas, sebagian besar sudah menjalankan CKG. Namun, masih ada beberapa puskesmas yang belum menyelenggarakan program tersebut, terutama di wilayah yang tergolong sangat sulit dijangkau.

“Kita sudah periksa 70 juta masyarakat Indonesia di 38 provinsi. Dari keseluruhan puskesmas kita 10.300, ini 10.225 sudah menyelenggarakan. Memang masih ada beberapa puskesmas yang belum menyelenggarakan, terutama ini di daerah-daerah yang sangat sulit,” ujar Endang dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/1).

Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi perempuan tercatat 54,39 persen atau 39,58 juta orang, sedangkan laki-laki 45,61 persen atau 33,2 juta orang. Endang menyebut tiga provinsi dengan jumlah peserta CKG terbanyak adalah Jawa Tengah (14,4 juta), Jawa Timur (13 juta), dan Jawa Barat (10 juta).

Jika dilihat dari kelompok umur, peserta CKG terbanyak berasal dari bayi baru lahir usia dua hari. Sebanyak 2,3 juta dari 4,4 juta bayi atau sekitar 52 persen mengikuti CKG pada 2025.

Partisipasi juga tercatat pada kelompok usia lainnya, yakni 19,7 juta dari 48 juta anak usia sekolah dan remaja 7–17 tahun (41 persen), 2,7 juta dari 27 juta balita dan usia prasekolah 1–6 tahun (10 persen), 31 juta dari 170 juta orang dewasa usia 18–59 tahun (18 persen), serta 6 juta dari 34 juta lansia usia 60 tahun ke atas (18 persen).

Selain untuk masyarakat umum, pemerintah turut menyelenggarakan CKG di sekolah, madrasah, dan pesantren. Data yang disampaikan menunjukkan terdapat 25 juta peserta CKG di 202.284 sekolah. Endang menegaskan program CKG akan terus berlanjut untuk masyarakat umum maupun anak-anak sekolah.

“Ini akan terus ya. Di awal tahun ini pun sebetulnya di daerah-daerah sudah berjalan, CKG berjalan terus, tidak berhenti. Juga di sekolah juga berjalan terus,” kata Endang.

Meski telah berjalan setahun, Kementerian Kesehatan mencatat tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program CKG masih terbatas. Berdasarkan evaluasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, baru 45 persen masyarakat yang mengetahui CKG, sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sosialisasi.

“Dari hasil evaluasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kita, ternyata baru 45 persen masyarakat yang tahu CKG. Ini pertengahan tahun lalu. Jadi kita memang masih perlu meningkatkan awareness dari masyarakat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut hasil CKG, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah akan memulai pengobatan gratis pada 2026. Pengobatan gratis tersebut berlaku selama 15 hari pertama, sementara setelah itu akan berbayar bagi warga yang tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan.

“Gratisnya ini 15 hari pertama untuk seluruh 280 juta rakyat Indonesia. Sisanya, teman-teman harus pastikan, komunikasikan, masyarakat yang memiliki BPJS itu gratis. Tapi, kalau masyarakatnya tidak memiliki BPJS, ya dia harus bayar setelah 15 hari,” ujar Budi.