Lebih dari dua tahun perang saudara di Sudan telah memicu gelombang pengungsian besar-besaran, kelaparan yang meluas, serta tuduhan genosida. Namun, krisis yang disebut-sebut sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling berat saat ini dinilai tidak mendapatkan perhatian sebanding dari komunitas internasional.
Harapan yang sempat tumbuh setelah Revolusi 2019—ketika kaum muda Sudan menuntut kebebasan, keadilan, dan berakhirnya dominasi militer—kini memudar. Negara itu justru terjerumus ke dalam spiral kekerasan, kelaparan, dan ketegangan diplomatik, sementara jalan keluar politik semakin tidak jelas.
Konflik bersenjata yang meletus pada April 2023 mempertemukan angkatan bersenjata reguler Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF), dua kekuatan yang sebelumnya pernah berada dalam lingkaran rezim Omar al-Bashir. Memasuki tahun ketiga, perang ini digambarkan berlangsung “di balik pintu tertutup”, dengan akses jurnalis yang terbatas dan liputan yang kian sulit.
Dalam perang tersebut, warga sipil disebut bukan sekadar terdampak, melainkan menjadi sasaran utama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan situasi Sudan sebagai “krisis kemanusiaan terburuk dalam ingatan dunia”, di tengah laporan pemerkosaan, penyiksaan, dan pembantaian.
Data yang disebutkan dalam tulisan opini ini menyebutkan lebih dari 150.000 orang tewas dan sekitar 13 juta warga mengungsi. Kamp-kamp pengungsian dilaporkan hancur, kota-kota mengalami kerusakan akibat serangan, dan Khartoum disebut nyaris menjadi “kenangan”. Port Sudan kini berfungsi sebagai pusat administrasi, meski tetap dilaporkan menghadapi ancaman serangan udara.
Pada Maret 2025, tentara reguler dilaporkan merebut sebagian Khartoum dan sempat dipandang sebagian pihak sebagai kemungkinan titik balik. Namun, kekerasan kembali meningkat. Pada April, disebutkan 480 warga sipil tewas dalam beberapa hari di Darfur Utara, sementara sekitar 450.000 pengungsi dari Kamp Zamzam kembali melarikan diri. Pada Mei, serangan terhadap sebuah penjara dan kamp pengungsian dilaporkan menewaskan lebih dari 30 warga sipil.
Di tengah eskalasi kekerasan, Sudan juga menghadapi darurat kemanusiaan yang kian dalam. Negara itu disebut menjadi pusat krisis pengungsian terbesar di dunia, dengan lebih dari 13 juta orang meninggalkan rumah—baik mengungsi di dalam negeri maupun melintasi perbatasan.
Program Pangan Dunia (WFP) disebut memperkirakan hampir separuh penduduk Sudan hidup dalam kondisi kelaparan. Di lapangan, fasilitas kesehatan dilaporkan rusak atau lumpuh, sementara upaya lembaga kemanusiaan terhambat oleh akses yang tertutup dan situasi keamanan yang buruk. Konvoi bantuan disebut kerap dijarah atau dihadang, dan sejumlah jalur transportasi menjadi sasaran serangan.
Perempuan dan anak-anak disebut menanggung dampak paling berat, termasuk pemerkosaan sistematis, pernikahan paksa, perekrutan tentara anak, serta bentuk-bentuk kekerasan lain. Kondisi ini digambarkan sebagai kerusakan sosial yang berlangsung di depan mata dunia.
Seiring waktu, perang Sudan juga dilaporkan makin terkait dengan dinamika geopolitik regional. Pada Mei, Pemerintah Sudan memutus hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA) karena dugaan dukungan Abu Dhabi terhadap RSF, termasuk pasokan amunisi, drone, dan dana. Pemerintah Sudan juga menuduh UEA terlibat genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), meski pengadilan menyatakan tidak berwenang menangani kasus tersebut.
RSF disebut semakin percaya diri hingga membentuk apa yang digambarkan sebagai pemerintahan tandingan. Kenya, yang diduga mendukung RSF, menjadi sorotan Khartoum. Iran juga disebut masuk dalam kalkulasi regional, sementara Mesir berjaga di perbatasannya. Di saat yang sama, negara-negara tetangga menghadapi arus pengungsi dan meningkatnya ketegangan lintas batas.
PBB, Uni Afrika, serta negara-negara tetangga disebut telah menyerukan gencatan senjata, namun belum membuahkan hasil. Ketika pertempuran terus berlanjut, risiko meluasnya ketegangan regional dinilai meningkat.
Dalam tulisan ini, sorotan juga diarahkan pada minimnya respons global. Disebutkan tidak ada gelombang perhatian yang besar, pertemuan darurat yang menonjol, maupun kampanye internasional yang kuat. Akses media yang terbatas membuat konflik ini kian sulit terdokumentasi, sehingga perhatian publik global dinilai melemah.
Penulis juga menyinggung dampak penarikan atau berhentinya sejumlah program bantuan dan kerja sama internasional di beberapa wilayah Sudan. Lembaga bantuan disebut bukan hanya menyediakan makanan dan layanan kesehatan, tetapi juga pekerjaan, pelatihan, dan kesempatan bagi generasi muda. Ketika program dihentikan, ruang kosong dinilai semakin memperparah situasi di negara yang disebut nyaris tidak berfungsi.
Tulisan ini menegaskan perang tersebut dipandang bukan sebagai perang rakyat Sudan, melainkan perebutan kekuasaan dua pihak bersenjata yang mengorbankan warga sipil. Dampaknya dinilai tidak hanya mengancam Sudan, tetapi juga stabilitas kawasan, mengingat negara-negara seperti Chad, Sudan Selatan, Ethiopia, dan Mesir berada di sekitar wilayah konflik dan berpotensi terdampak oleh arus pengungsi, peredaran senjata, serta meningkatnya ketegangan.
Di akhir, penulis menyerukan perlunya mediasi yang lebih serius dan rencana perdamaian yang nyata. Pilihan yang digambarkan tersisa bagi dunia adalah bertindak segera atau menyaksikan Sudan terus runtuh, dengan konsekuensi yang dapat merembet ke stabilitas regional.
