Kupang, Nusa Tenggara Timur — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memperkuat sinergi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum NTT, Hasran Sapawi, mengatakan penguatan sinergi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah TTS dan Kementerian Hukum.
“Kanwil Kemenkum NTT siap bersinergi dan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten TTS, terutama dalam proses harmonisasi dan pembentukan peraturan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Hasran saat menerima kunjungan Bupati TTS Eduard Markus Lioe di Kupang, Kamis.
Hasran yang mewakili Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba menegaskan, Kemenkum NTT memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, antara lain sinergi dalam penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, penguatan pembinaan hukum, serta peningkatan kualitas regulasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTS.
Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemenkum NTT Yunus Bureni menekankan pentingnya keterlibatan perancang sejak tahap awal penyusunan produk hukum daerah. Menurutnya, pendampingan sejak perencanaan hingga penetapan peraturan daerah dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Yunus menambahkan, sinergi yang kuat antara Kanwil Kemenkum NTT dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berlandaskan kepastian hukum.
Melalui kunjungan tersebut, Kanwil Kemenkum NTT berharap kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten TTS dapat semakin erat dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang tertib hukum.
